UU Administrasi Pemerintahan: Jawaban Atas Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Pelaku Usaha

Wednesday , 10 February 2016

Penulis: Handarbeni Imam Arioso, S.H., M.H. - Senior Lawyer

Momentum Proklamasi 17 Agustus 1945 tidak hanya dipandang sebagai momentum penting bagi berdirinya NKRI, tetapi sekaligus sebagai suatu pernyataan politik bahwa NKRI adalah negara hukum (Husni Thamrin: 2013, 1). Prinsip negara hukum yang dianut Indonesia lebih mendekati konsep "Welfarestate" atau "Negara Hukum Kesejahteraan" (Maria Farida Indrati Soeprapto: 1998, 1).

Dianutnya konsep Welfarestate tersebut dapat terlihat melalui Alinea IV Pembukaan UUD 1945 yaitu "...negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...". Merujuk pada pernyataan tersebut, maka pembentukan pemerintahan Indonesia diarahkan untuk mencapai kepentingan umum (social service atau public service) (Husni Thamrin: 2013, 1).

Sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia adalah berdasarkan atas prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum (vide Pasal 1 ayat [2] Jo. Pasal 1 ayat [3] UUD 1945). Dengan demikian, segala bentuk keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan hukum yang merupakan refleksi dari Pancasila sebagai ideologi negara (vide Penjelasan Umum UU No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Alinea ke-1)

­Tujuan Mulia UU Administrasi Pemerintahan

Pada tanggal 17 Oktober 2014, telah diundangkan UU Administrasi Pemerintahan. Beleid tersebut memiliki tujuan yang mulia yaitu untuk menerapkan persyaratan dan melakukan pengawasan atas penggunaan kekuasaan negara dalam bentuk keputusan dan/atau tindakan terhadap warga masyarakat (vide Penjelasan Umum UU Administrasi Pemerintahan, Alinea ke-2). Selain itupun, UU Administrasi Pemerintahan diharapkan dapat mengarahkan penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat (citizen friendly), guna memberikan landasan dan pedoman bagi badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menjalankan tugas pemerintahan (vide Penjelasan Umum UU Administrasi Pemerintahan, Alinea ke-3).

Hal ini kiranya selaras dengan konsep atau ciri-ciri Welfarestate menurut Muchsan yaitu "negara bertujuan mensejahterakan kehidupan warganya secara merata, dan negara dituntut untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dan seluas-luasnya kepada masuarakat. Tanpa pelayanan yang baik dan merata, mustahil akan terwujud kesejahteraan pada kehidupan masyarakat" (W. Riawan Tjandra: 2013, 15).

 Lingkup Materiil UU Administrasi Pemerintahan

UU Administrasi Pemerintahan merupakan dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di dalam upaya meningkatkan Good Governance dengan harapan peraturan tersebut mampu menciptakan birokrasi yang semakin baik, transparan dan efisien. UU Administrasi Pemerintahan menjadi landasan hukum materiil untuk mengatur suatu keputusan dan/atau tindakan badan/pejabat pemerintahan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Sebelum diundangkannya UU Administrasi Pemerintahan, praktis tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur aspek materiil atas hal tersebut.

Aspek hukum administrasi materiil untuk menguji keputusan/tindakan badan/pejabat pemerintahan tersebut tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan tidak ada yang terkodifikasi dalam satu peraturan. Bahkan selama dua dasawarsa, pedoman untuk menguji hukum materiil dari suatu keputusan/tindakan acapkali merujuk pada UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan UU Nomor 9 tahun 2004 (UU Peratun).

Padahal secara normatif, UU Peratun merupakan perwujudan aspek hukum administrasi formil yang didalamnya mengatur ketentuan hukum acara peradilan tata usaha negara. Asa atas adanya pengaturan aspek hukum administrasi materiil pernah timbul saat diundangkannya UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU Pelayanan Publik), namun ternyata lingkup aspek hukum administrasi materiil dalam UU Pelayanan Publik bagaikan jauh panggang dari api karena spesifik kepada sektoral kegiatan public service semata.

 Sisi Positif UU Administrasi Pemerintahan Bagi Pelaku Usaha

Selain memberikan dampak positif terhadap aspek hukum administrasi materiil, UU Administrasi Pemerintahan juga membawa dampak positif atau angin segar kepada Pelaku Usaha.

UU Administrasi Pemerintahan memberikan rambu-rambu atau pedoman-pedoman agar badan/pejabat pemerintahan mematuhi ketentuan perundang-undangan dan AUPB dalam membuat suatu keputusan dan/atau tindakan administrasi. Selain itu, norma terpenting bagi pelaku usaha adalah adanya pengaturan "Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif-Positif" (KTUN Fiktif-Positif).

Bahwa KTUN Fiktif-Positif merupakan a contrario norm dari norma KTUN Fiktif-Negatif yang diatur dalam Pasal 3 UU Peratun. KTUN Fiktif-Negatif adalah sikap diam badan/pejabat pemerintahan yang tidak mengeluarkan keputusan yang dimohonkan oleh seseorang atau badan hukum perdata dalam kurun waktu tertentu sedangkan hal tersebut menjadi kewajibannya.  Sikap diam tersebut dalam norma KTUN Fiktif-Negatif de jure dianggap sebagai suatu penolakan.

In contrario, KTUN Fiktif-Positif menerapkan sebaliknya yaitu dalam hal badan/pejabat pemerintahan tidak mengeluarkan keputusan atas permohonan yang diajukan oleh seseorang atau badan hukum perdata dalam kurun waktu yang ditentukan maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan (vide Pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan).

Apabila peraturan perundang-undangan tidak menentukan jangka waktu bagi badan/pejabat pemerintahan untuk mengambil keputusan/tindakan, maka dalam norma KTUN Fiktif-Positif, badan/pejabat pemerintahan wajib menetapkan keputusan/tindakan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan seseorang/badan hukum perdata diterima secara lengkap oleh badan/pejabat pemerintahan yang bersangkutan (vide Pasal 53 ayat [2] UU Administrasi Pemerintahan). Dalam hal tidak ada keputusan/tindakan dalam jangka waktu tersebut, maka permohonan seseorang/badan hukum perdata tersebut dianggap dikabulkan (vide Pasal 53 ayat [3] UU Administrasi Pemerintahan). Untuk memproses hal tersebut, pemohon harus mengajukan permohonan kepada Peradilan Tata Usaha Negara untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan KTUN Fiktif-Positif (vide Pasal 53 ayat [4] UU Administrasi Pemerintahan).

Bahwa dari Norma KTUN Fiktif-Positif tersebut di atas, terlihat bahwa KTUN Fiktif-Positif menjadi pendobrak atas birokrasi pengambilan keputusan/tindakan oleh badan/pejabat pemerintahan yang bertele-tele serta menghindari tindakan sewenang-wenang badan/pejabat pemerintahan.

Kita bandingkan dengan norma KTUN Fiktif-Negatif dalam Pasal 3 UU Peratun dimana jangka waktu badan/pejabat pemerintahan untuk mengambil suatu keputusan/tindakan atas permohonan seseorang/badan hukum perdata adalah 4 (empat) bulan apabila peraturan perundang-undangan tidak mengatur jangka waktunya.

Setelah 4 (empat) bulan tersebut lewat waktu dan badan/pejabat pemerintahan tidak mengeluarkan keputusan/tindakan maka dianggap telah ada suatu keputusan penolakan (vide Pasal 3 ayat [4] UU Peratun). Sekiranya dapat dibayangkan berapa waktu yang terbuang bagi Pelaku Usaha untuk memohonkan sesuatu kepada badan/pejabat pemerintahan dan pada akhirnya waktu yang terbuang tersebut berakhir dengan suatu keputusan penolakan. Hal tersebut belum ditambah lagi dengan upaya gugatan tata usaha negara terhadap keputusan penolakan tersebut yang tentunya sangat memakan waktu.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, apabila disandingkan dengan   salah satu visi misi Pemerintahan era Joko Widodo-Jusuf Kalla yaitu "menggenjot" investasi baik dalam negeri maupun luar negeri di Indonesia, maka dari sisi Pelaku Usaha/Pelaku Bisnis, keberlakuan norma KTUN Fiktif-Positif akan menciptakan suatu kepastian hukum serta memberikan perlindungan hukum (vide Pasal 3 huruf b dan e UU Administrasi Pemerintahan) bagi Pelaku Usaha untuk melakukan investasi di Indonesia.

 Peradilan Tata Usaha Negara Sebagai Benteng Pencari Keadilan Terkait Administrasi Pemerintahan

SF. Marbun mengatakan fungsi peradilan tata usaha negara/administrasi adalah untuk menjaga keseimbangan antara hak perseorangan dengan hak masyarakat atau kepentingan umum, sehingga tercipta keseimbangan, keselarasan, keserasian dan kerukunan antara pemerintah dan rakyat (SF. Marbun: 1997, 19).

Eksistensi peradilan tata usaha negara di Indonesia diatur dalam UU Peratun. Berdasarkan beleid tersebut, tujuan dibentuknya peradilan tata usaha negara adalah untuk memberikan perlindungan kepada rakyat pencari keadilan yang merasa dirinya dirugikan akibat suatu keputusan/tindakan pejabat administrasi (vide Penjelasan Umum UU Peratun, Alinea ke-4).

Sebelum keberlakuan UU Administrasi Pemerintahan, Peradilan Tata Usaha Negara menjadi sarana bagi pencari keadilan yang merasa dirugikan atas penerbitan suatu keputusan tata usaha negara oleh badan/pejabat pemerintahan untuk menguji keputusan yang merugikan dirinya tersebut. Post Factum UU Administrasi Pemerintahan, Peradilan Tata Usaha Negara mendapat satu tugas tambahan baru yaitu upaya pemohon untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan KTUN Fiktif-Positif (vide Pasal 53 ayat [4] UU Administrasi Pemerintahan).Peradilan Tata Usaha Negara wajib memutuskan permohonan KTUN Fiktif-Positif paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah permohonan diajukan (vide Pasal 53 ayat [5] UU Administrasi Pemerintahan). Walaupun proses KTUN Fiktif-Positif harus melibatkan "pengesahan" dari

Peradilan Tata Usaha Negara, namun setidaknya UU Administrasi Pemerintahan telah memberikan jangka waktu proses di Peradilan Tata Usaha Negara tersebut yaitu 21 (dua puluh satu) hari kerja bagi pengadilan untuk pengambilan putusan KTUN Fiktif-Positif, hal mana relatif jauh lebih cepat daripada Gugatan Tata Usaha Negara biasa atas KTUN Fiktif-Negatif.

 Keynote ABNP

UU Administrasi Pemerintahan secara umum memberikan perlindungan hukum dan menciptakan kepastian hukum bagi Pelaku Usaha terkait birokrasi/sistem perizinan dengan badan/pejabat pemerintahan di Indonesia. Norma KTUN Fiktif-Positif dapat menjadi salah satu solusi hukum bagi Pelaku Usaha dalam hal mengalami hambatan atas perizinan yang dimohonkan oleh Pelaku Usaha akibat birokrasi yang berbelit-belit atau tindakan sewenang-wenang badan/pejabat pemerintahan.

Back to top