TERTANGKAP TANGAN

Wednesday , 22 February 2017

Penulis : Hektor Siahaan, S.H. - Lawyer

TERTANGKAP TANGAN

 

Salah satu bentuk pelaksanaan hukum pidana adalah tahapan penangkapan. Penangkapan dilakukan oleh pelaksana negara dan juga pihak-pihak yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku yaitu pada Bab V Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Praktik penangkapan yang masih sering menjadi perdebatan adalah mengenai “tangkap tangan”, karena begitu khususnya, tangkap tangan dilakukan tanpa surat perintah. Dalam praktiknya, tangkap tangan juga dapat dilakukan secara salah dan tidak tepat, sehingga proses penyelesaian perkara pidana akan memasuki tahapan praperadilan.

 Akhir-akhir ini di media masa banyak berita-berita dan ulasan-ulasan yang terkait dengan  “tertangkap tangan” yang dilakukan KPK  terhadap  seseorang atau  lebih  di suatu  tempat/lokasi yang berlainan. Untuk itu disini kami ingin memberikan gambaran secara  umum  terkait hal tersebut.

1.  Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi ketiga tahun 2005 hal.1140 ; Tertangkap tangan adalah :  Kedapatan waktu melakukan kejahatan atau perbuatan yang tidak boleh dilakukan; tertangkap basah.

2. Menurut J.C.T Simorangkir (Kamus Hukum, Aksara Baru Jakarta 1983 hal.76) ;Tertangkap tangan sama dengan  “heterdaad”  yaitu : Kedapatan tengah berbuat tertangkap basah; pada waktu kejahatan tengah dilakukan atau tidak lama sesudah itu diketahui orang.

3. Menurut E. Bonn – Sosrodanukusumo (Tuntutan Pidana, Jakarta: Siliwangi, hal.124). Penyidikan delik tertangkap tangan berasal dari Perancis, dimana sejak zaman Romawi telah dikenal delik tetangkap tangan yaitu: delik yang tertangkap sedang atau segera setelah berlangsung yang mempunyai akibat-akibat hukum yang berbeda dengan delik lain.

4. Dalam delik tertangkap tangan disebut oleh orang: i) Romawi delictum flagrans; ii) Jerman atau Belanda kuno handhaft (ig) e daet dan versche daet; iii) Perancis flagrant delit; iv) Jerman frische tat. (Andi Hamzah  “Hukum Acara Pidana Indonesia”  2005 ed.rev. hal.120)

 Berdasarkan KBBI, Kamus Hukum maupun Zaman Romawi diartikan bahwa Tertangkap Tangan adalah peristiwa, dimana kedapatan atau tertangkap basah seseorang pada saat melakukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau kejahatan, atau setidaknya setelah kejahatan tersebut diketahui oleh orang atau yang tertangkap sedang atau segera setelah berlangsung. Sepintas memang sama dengan pengertian Tertangkap Tangan yang ada dibenak orang awam pada umumnya.

 Namun demikin, apakah pengertian Tertangkap Tangan menurut KBBI dan Kamus Hukum tersebut sama dengan apa yang telah dirumuskan oleh pembuat Undang-undang dalam perundang-undangan yang saat ini berlaku di negara kita? Dalam hal ini, penulis akan mencoba untuk memberikan gambaran tentang pengertian Tertangkap Tangan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) yang merupakan peraturan hukum formil dalam pemeriksaan suatu dugaan tindak pidana.

 Pasal 1 butir 19 KUHAP yaitu :  Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat

kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu  yang menunjukkan  bahwa ia adalah  pelakunya  atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

 Dari ketentuan pasal Pasal 1 butir 19 KUHAP, terlihat adanya penjelasan yang lebih luas tentang Tertangkap Tangan dengan memberikan klasifikasi khusus terkait unsur perbuatan tertangkap tangan, yaitu:

  1. Sedang melakukan tindak pidana atau tengah melakukan tindak pidana, pelaku dipergoki

    oleh orang lain;

2. Atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan

3. Atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya

4. Atau sesaat kemudian pada orang tersebut ditemukan benda yang diduga keras telah di-

pergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya. 

 Penggunaan kalimat “atau” setelah unsur pertama, menunjukkan bahwa unsur pasal tersebut berdiri sendiri, sehingga untuk terpenuhinya perbuatan tertangkap tangan tidak harus memenuhi seluruh unsur pasalnya. Salah satu unsur saja terpenuhi sudah dapat dianggap perbuatan tertangkap tangan.

 Perbedaan yang sangat mendasar dalam unsur pasal 1 butir 19 KUHAP terdapat pada unsur ke-empat yaitu “atau sesaat kemudian pada orang tersebut ditemukan benda yang diduga keras telah di-pergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya”, yang mungkin pengertian ini tidak terdapat dalam benak pikiran orang awam dan juga tidak termasuk dalam pengertian KBBI dan Kamus Hukum.

 Unsur ke-empat pasal 1 butir 19 KUHAP tidak membutuhkan adanya perbuatan pidana yang dipergoki atau diserukan oleh khalayak sebagai orang yang melakukan. Yang terpenting terkait unsur ke-empat ini adalah ditemukannya sebuah benda yang diduga keras dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, sesaat setelah tindak pidana dilakukan, yang menunjukkan bahwa yang menguasai benda tersebut adalah pelakunya. Sehingga dalam unsur ini perlu dipastikan keterkaitan antara barang bukti dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan pada saat tertangkap tangan. Selain itu tidak ada keterangan tentang “sesaat kemudian”. Apakah sesaat kemudian tersebut pada hari yang sama, ataukah dapat juga dihari-hari yang lain, tetapi yang terpenting adalah dapat dibuktikannya korelasi antara barang bukti yang ditemukan dengan dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan.

Pengertian tentang sesaat kemudian dalam unsur ke-empat pasal 1 butir 19 KUHAP adalah identik dengan pengertian peristiwa pidana tersebut “masih baru” dan ditemukannya suatu benda yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut, dimana menunjukkan bahwa seseorang itu adalah pelakunya. Jadi, Pasal 1 butir 19 KUHAP yang mengatur tentang Tertangkap Tangan tersebut mensyaratkan ketentuan waktu yang “sesaat/tidak lama” setelah tindak pidana yang tertangkap tangan tersebut dilakukan oleh pelakunya. Sehingga karakteristik ketentuan Tertangkap Tangan sangat jelas apabila dilihat dari waktu terjadinya tindak pidana dan diketahuinya tindak pidana tersebut dilakukan, dimana kondisi spesifik penangkapan dalam hal tertangkap tangan dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera (tidak lebih lama daripada segera setelah perbuatan itu dilakukan) menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik dan merupakan penangkapan (vide Pasal 18 ayat (2) KUHAP) yang tidak direncanakan terlebih dahulu dalam arti pelaku dapat ditangkap dimanapun tanpa batasan tempat dan waktu. Bahwa Pasal 18 ayat (2) KUHAP ditegaskan bahwa:

“Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat”.

Merujuk Pasal 18 ayat (2) KUHAP tersebut, maka secara hukum selain kondisi-kondisi yang terdapat dalam Pasal 1 angka 19 KUHAP yang harus dipenuhi, masih ada syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam hal tertangkap tangan, yaitu adanya barang bukti pada saat penangkapan tersebut terjadi dan dapat dilakukan tanpa disertai dengan surat perintah penangkapan

Dari uraian tersebut di atas, ternyata apa yang telah dirumuskan dalam KUHAP dengan pengertian Tertangkap Tangan dalam pengetian/benak orang awam terdapat beberapa perbedaan, sehingga diharapkan tulisan ini dapat sedikit memberikan masukan dan tambahan pengetahuan bagi pembaca.

 

 

 

 

 

 

 

 

           

              

Back to top