Question & Answer: Perdagangan Perempuan

Friday , 03 July 2015

Apa yang dimaksud dengan perdagangan perempuan?

Pengertian perdagangan perempuan secara internasional menurut GAATW (Global Alliance Againts Traffic in Women / Aliansi Global Melawan Perdagangan Perempuan) adalah usaha dan tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, transportasi di dalam atau melintasi perbatasan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman atau penerimaan seseorang. Semua itu dilakukan dengan menggunakan penipuan atau tekanan, termasuk penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan atau penyalahgunaan kekeuasaan. Atau juga karena lilitan hutang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar ataupun tidak, untuk kerja yang tidak diinginkannya (domestik, seksual atau direproduksi). Bentuknya dalam kerja paksa atau ikatan kerja atau dalam kondisi seperti perbudakan dalam suatu lingkungan lain, dari tempat di mana orang itu tinggal pertama kali pada waktu penipuan, tekanan atau lilitan hutang.

Secara sederhana perdagangan perempuan adalah tindak pidana yang bertujuan melakukan eksploitasi untuk mencari keuntungan materi maupun non-materi dengan cara melacurkan perempuan/anak, memaksa menjadi pekerja, dan tindakan pemersan dan ancaman yang memanfaatkan fisik, seksual/reproduksi tenaga, atau kemampuan oleh pihak lain secara sewenang-wenang.

Definisi dan hal-hal yang terkait dengan hukum yang memberi kepastian bagi perempuan yang diperdagangkan untuk mendapat perlindungan dan bantuan dapat dilihat dalam ketentuan hukum baik nasional maupun internasional. Di Indonesia KUHAP (Kitab Hukum Acara Pidana) telah mencantumkan Pasal 297 DAN 378 bisa menjerat pelaku yang menjual dan memperdagangkan perempuan.

Indonesia juga telah meratifikasi CEDAW (Convention on Elimination all forms of Discrimination Againts Women) dalam UU No. 7/1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, dan UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 39/2004 tentang Perlindungan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKILN), dan UU No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dlam Rumah Tangga.

YLBHI dan AusAID. Panduan Bantuan Hukum di Indonesia. Jakarta: Sentralisme Production. 2006. 105-106

Back to top