Question & Answer: Pembaharuan Hukum di Masa Orde Baru

Monday , 23 February 2015

Pembaharuan apa saja yang terjadi pada masa Orde Baru dalam bidang Hukum?

Desakan pembaruan sosial, politik, ekonomi dan hukum segera mengalir deras sejak pucuk eksekutif di pegang Presiden Habibie. Beberapa pembaruan formal yang mengemuka di bidang hukum adalah:

(1) Pemisahan lembaga peradilan dari eksekutif

(2) Pembaruan undang-undang pemberantasan korupsi

(3) Pembentukan komisi pemberantasan korupsi dan pengadilan khusus korupsi

(4) Penghapusan diskriminasi terhadap ras dan golongan politik tertentu

(5) Pembentukan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-undang

(6) Pembentukan Komisi Yudisial untuk mengawasi tindak perilaku hakim

(7) Pemisahan Kepolisian RI dari TNI

(8) Pengukuhan undang-undang advokat

(9) Pengukuhan Hak Publik untuk berpartisipasi Dalam Pembentukan Undang-undang dan Peraturan Daerah

(10) Ratifikasi konvenan hak-hak sipil dan politik dan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

Meski sebagian tuntutan perubahan yang dikumandangkan sejak 1998 telah terlaksana, namun penyakit Orde Baru yakni KKN masih kokoh mengakar. Bahkan, akibat penegakkan hukum yang lemah, penyakit itu justru kian luas jangkauannya. Kondisi yang demikian masih diperparah dengan intervensi kekuasaan dan politik yang kerap kali memasuki wilayah hukum. Gerak perubahan pada lembaga hukum masih terjerat dengan warisan watak dan struktur yang tertanam mendalam selama masa Orde Baru. Walaupun begitu, pembaruan hukum tetap berjalan meskipun dirasa lambat dan masih tak tentu arahnya.

Source: YLBHI dan AusAID. Panduan Bantuan Hukum di Indonesia. Jakarta: Sentralisme Production. 2006. 20-22

Back to top