Question & Answer: Pembagian Hukum di Indonesia

Tuesday , 03 March 2015

Bagaimana pembagian hukum yang berlaku di Indonesia?

Sumber hukum dikenal melalu dua macam.

  1. Formal, yaitu seluruh hukum undang-undang.
  2. Materiil, yaitu kaidah yang sekalipun qua materi, boleh disebut hukum, tetapi secara formal (karena tidak atau belum dibentuk dalam undang-undang) tidak boleh disebut hukum.

Secara umum kita bisa membagi hukum yang berlaku di Indonesia menjadi tiga kategori besar, yaitu:

  1. Hukum perdata, yaitu hukum yang bertujuan untuk mengatur hubungan antara sesama anggota masyarakat. Hukum perdata Indonesia diwarnai oleh tiga sumber hukum, yaitu hukum adat, hukum islam, dan hukum perdata barat.
  2. Hukum pidana, yaitu ranah di mana negara memberikan perlindungan kepada warga negaranya dari kejahatan yang dilakukan oleh warga negara yang lain. Hukum pidana Indonesia tunduk pada ketentuan dalam Kitab UU Hukum Pidana (KUHP).
  3. Hukum Tata Negara, yaitu hukum yang bertujuan untuk mengatur organisasi dan hubungan antar lembaga-lembaga negara. Dasar dari pengaturan sistem ketatanegaraan Indonesia adalah UUD 1945.

Aceh merupakan satu-satunya wilayah di Indonesia yang memiliki sistem hukum berbeda sejak diberikannya status otonomi khusus pada tahun 2001. Pemerintah Daerah Nangroe Aceh Darusalam (NAD) menentukan hukum islam/syariat islam sebagai hukum yang berlaku di provinsi tersebut.

 

YLBHI dan AusAID. Panduan Bantuan Hukum di Indonesia. Jakarta: Sentralisme Production. 2006. 27-28

Back to top