Question & Answer: Mempersiapkan dan Menghadapi Perkara

Friday , 27 March 2015

Bagaimana mempersiapkan perkara atau menghadapi perkara?

Persiapan suatu perkara dimulai dari mengetahui secara tepat dan akurat tentang peristiwa yang telah terjadi dan atau yang akan terjadi kemudian hari. Baik persiapan proses, fakta-fakta kejadiannya, tanggal, hari, dan jamnnya perlu kita ketahui dengan lengkap, jelas dan tepat. Advokat sendiri dalam mempersiapkan suatu perkara minimal harus melakukan hal yang sama seperti diatas itu juga. Termasuk dalam kategori fakta-fakta itu adalah komunikasi secara tertulis baik surat maupun per-telepon atau yang lainnya, serta orang-orang yang turut mengetahui dan mengerti akan suatu peristiwa atau perbuatan seseorang. Termasuk pula harapan-harapan yang akan terjadi ketika suatu proses atau perbuatan tertentu terjadi atau telah terlaksana, serta akibat-akibat yang telah ditimbulkannya, secara materil ataupun immateriil.

Biasanya dalam persiapan pertama akan dilakukan pendataan dengan mengajukan pertanyaan 5W + 1H, yaitu: What (apa), Who (siapa), When (kapan), Where (di mana), Why (kenapa), dan How (bagaimana). Kemudian perlu dirumuskan perihal permasalahan hukum yang akan dicapai atau menjadi taget utama. Baik itu terhadap pihak-pihak yang merugikan, pihak yang terkait, ataupun pihak-pihak yang akan menjadi pendukung atau menjadi saksi-saksi untuk perkara yang dihadapi.

Setelah dirumuskan permasalah hukum yang dihadapi, lalu langkah berikutnya adalah menentukan apakah akan dihadapi sendirian atau akan meminta bantuan kepada pihak lain yang lebih profesional dan mengerti dengan baik ranah lingkup hukum seperti Advokat/Pengacara. Jika perkara itu jenisnya pidana, maka sebagai pihak korban tentu harus melaporkannnya kepada Kepolisian yang terdekat dengan tempat tinggal pelapor. Atau dapat pula dengan mengirimkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Jika jenis perkara perdata, makan korban harus mempersiapkan surat gugatan kepada pengadilan negeri tempat kediaman lawan berada.

Proses pemeriksaan yang dilaksanakan oleh polisi, jaksa, dan hakim pada tingkat masing-masing harus dilaksanakan dengan tanpa ada paksaan, tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun, akan tetapi saksi wajib memberikan keterangan yang sebenarnya (apa yang terjadi atau apa yang dialami atau apa yang dilihat atau apa yang diketahui). Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh polisis harus berdasarkan perintah atasan yang dibuatkan dalam bentuk tertulis, serta dilakukan pemanggilan secara tertulis kepada saksi melalui alamat, serta dengan mempertimbangkan waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari pemeriksaan. Demikian pula pemeriksaan saksi pada tingkat penuntutan di kejaksaan dan pemeriksaan di pengadilan, haruslah mempertimbangkan waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari pemeriksaan.

Sumber: YLBHI dan AusAID. Panduan Bantuan Hukum di Indonesia. Jakarta: Sentralisme Production. 2006. 49-51

Back to top