Question & Answer: Kepemilikan Kolektif Atas Tanah

Thursday , 01 October 2015

Adakah Kepemilikan Kolektif Hak Atas Tanah?

Tanah adat di beberapa daerah di Sumatera mulai dari Aceh hingga Sumatera Selatan, demikian juga di pulau Jawa dan daerah Indonesia lainnya, dalam hal pemanfaatan tanah selalu memiliki hak sama dalam mengusahakan dan mengelola. Namun penentuan pengelolaan dan distribusi biasanya dikendalikan oleh seorang ketua adat. Hak milik atas tanah secara kolektif tidak dapat diatur dalam undang-undang. Pasal 10 UUPA secara tegas menjelaskan apakah subyek hukum yang memiliki hak atas tanah adalah individu dan badan hukum. Secara sosiologis, hak atas tanah yang kepemilikannya secara kolektif tidak dapat dijawab oleh sifat pengelolaan dan pemanfaatan tanah adat (ulayat) yang ada. Sehingga anggapan sebagian orang tentang adanya kepemilikan tanah secara kolektif tidak ada. Ada beberapa macam tanah yang hak penguasaanya secara kolektif, antara lain: Tanah Bengkok, Tanah Bondo Deso, Tanah Wedi Kengser, Tanah Ulayat Adat (Suku). Realitas sosial yang ada, tanah ulayat adat (suku) hingga kini masih mendekati apa yang disebut dengan kepemilikan hak atas tanah kolektif, namun sepanjang pengambilan hasil serta pengelolaannya, hal terlibat khusus tanah adat (suku) jumlahnya tidak pernah berkurang. Karena hal ini, tidak dapat dimungkinkan adanya hak individu atas tanah di wilayah tanah adat (suku).

 

YLBHI dan AusAID. Panduan Bantuan Hukum di Indonesia. Jakarta: Sentralisme Production. 2006. 170-171

 

Back to top