Question & Answer: Jaminan Hukum

Monday , 04 May 2015

Apakah setiap manusia memiliki jaminan hukum?

Seluruh aspek kehidupan manusia diatur dalam tatanan hukum. Sehingga hukum yang berlaku sangatlah banyak sekali. Sehingga sangatlah tidak mungkin manusia itu dapat mengetahui semua aturan hukum yang berlaku tersebut.

Namun demikian, aturan hukum berlaku bagi semua orang. Tidak ada alasan, atau tidak dapat dibenarkan jika seseorang dapat, atau melanggar hukum, karena ia belum atau tidak tahu hukum, sehingga ia tidak akan bebas dari ancaman hukum. Karenanya, muncul orang yang mendalami khusus mengenai aturan hukum tersebut. Secara profesional mereka disebut ahli hukum, advokat, atau penasehat hukum (lawyer). Profesi inilah yang akan memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan akan nasehat hukum, atau biasa disebut dengan Klien.

Negara telah memberikan jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum dalam Konstitusi, UU, serta peraturan pelaksanaannya. Semuanya mengatur mengenai Advokat, syarat-syarat mendapatkan bantuan hukum, serta aturan bagaimana melaksanakannya dan akibatnya apabila tidak dilaksanakan. Jelas dijamin di dalam UUD 1945 Pasal 27(1) berbunyi: “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Ditambahkan pula jaminannya bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakukan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D(1)). Ini diperinci lagi di dalam Pasal 28I(1) UUD 1945 bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hatinurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hal untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Jaminan untuk mendapatkan hukum tersebut juga diatur di dalam UU No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia di dalam Pasal 17, 18, 19 dan 34; UU No. 14/1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dengan perubahannya dalam UU No. 35/1999, diatur dalam Pasal 35, 36, dan 37;  UU No. 8/1981 tentang KUHAP dalam pasal 54; UU No. 18/2003 tentang Advokat dalam pasal 22; dan dijabarkan pula di dalam Kode Etik Advokat Indonesia pada Pasal 7(h).

Dengan demikian setiap orang berhak untuk mendapatkan bantuan hukum, dalam setiap hal yang berhubungan dengan apa saja, tidak ada larangan bagi siapa saja meminta bantuan hukum kepada Advokat. Orang buta hukum atau orang miskin pun berhak memilih Advokat yang cocok dan bersedia memberikan jasa bantuan hukum baginya.

Bantuan hukum dapat dimintakan kapan saja, sehingga tidak hanya ketika menghadapi persoalan hukum dengan polisi, jaksa, hakim atau pengadilan, dan atau berhadapan dengan sesama warga negara lainnya. Bantuan hukum dapat dimintakan untuk perkara pidana, perdata, administrasi negara, perburuhan, dan sebagainya. Tidak ada larangan sama sekali untuk mendapatkan bantuan hukum mengenai apa saja, kapan saja, dan di mana saja.

 

YLBHI dan AusAID. Panduan Bantuan Hukum di Indonesia. Jakarta: Sentralisme Production. 2006. 47-48

Back to top