Question & Answer: Hak Normatif Buruh

Thursday , 01 October 2015

Apa Saja Hak-Hak Normatif Buruh?

Di Indonesia, masalah perburuhan/ketenagakerjaan diatur di dalam UU No. 13/2003 tentang ketenagakerjaan. Selain itu berkenaan dengan perselisihan perburuhan diatur di dalam UU No. 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, dan UU No. 12/1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta. 

Dalam perbincangan sehari-hari mungkin sering terdengar istilah hak normatif buruh. Hak normatif buruh merupakan hak dasar buruh dalam hubungan kerja yang dilindungi dan dijamin dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengusaha mempunyai kewajiban untuk memenuhi dan mematuhi hak normatif buruh dalam setiap pemberian kerja.

Hak normatif dapat diklasifikasikan menjadi:

  1. Hak yang bersifat ekonomis: misalnya upah, tunjangan hari raya (THR), tunjangan hari tua, fasilitas perumahan, dan lainnya;
  2. Hak yang bersifat politis: misalnya hak membentuk serikat buruh, hak menjadi atau tidak menjadi anggota serikat buruh, hak mogok, hak tidak diskriminatif, dan lainnya;
  3. Hak yang bersifat medis: misalnya hak atas keselamatan dan kesehatan kerja, hak melahirkan, hak istirahat, hak menyusui anak, hak atas jaminan pemeliharaan kerja, larangan mempekerjakan anak, dan lainnya;
  4. Hak yang berifat sosial: misalnya hak cuti, kawin, libur resmi, pembatasan pekerjaan anak dan perempuan pada malam hari, dan lainnya.

Hukum Perburuhan/Ketenagakerjaan adalah hukum yang mengatur mengenai hubungan antara buruh dengan majikannya. Hukum Perburuhan berfungsi melindungi kepentingan butuh/pekerja terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pihak majikannya.

 

YLBHI dan AusAID. Panduan Bantuan Hukum di Indonesia. Jakarta: Sentralisme Production. 2006. 182-183

 

Back to top