Question & Answer: Hak Milik, Guna Usaha, Guna Bangunan, Pakai dan Sewa

Thursday , 13 August 2015

Apa yang dimaksud dengan Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Sewa?

 Tanah mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Karena selain sebagai tempat pemukiman, tanah juga merupakan sumber penghidupan bagi manusia yang mencari nafkah melalui usaha pertanian, perkebunan, dan pertambangan.

Ada 7 macam hak atas tanah sesuai dengan bunyi Pasal 16 UU Pokok Agraria. Lima diantaranya yang paling familiar adalah:

  1. Hak Milik, yaitu hak turun temurun, terkuat, dan terpenuh, yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 UUPA dan hak milik dapat beralih, dan dialihkan kepada pihak lain.
  2. Hak Guna Usaha, yaitu hak yang diberikan oleh Negara kepada perusahaan pertanian, perikanan atau perusahaan peternakan untuk melakukan kegiatan usahanya di Indonesia.
  3. Hak Guna Bangunan, yaitu hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun (Pasal 35(1) UUPA). Dapat dijelaskan bahwa HGB berbeda dengan hak milik atas tanah, subjek hukum yang dapat menjadi pemegang HGB dijelaskan pada Pasal 36 (1) UUPA yang berbunyi: “Yang dapat mempunyai hak guna bangunan adalah: (i) Warga Negara Indonesia; dan (2) Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia, dan berkedudukan di Indonesia.”
  4. Hak Pakai, yaitu dimana menurut Pasal 41(1) UUPA adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam Keputusan  pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan undang-undang.
  5. Hak Sewa, yaitu merupakan hak pakai yang memiliki ciri-ciri khusus. Persewaan bersifat perseorangan, maksudnya adalah menyewa dari seseorang yang telah mempunyai hak atas tanah, sehingga tidak dimungkinkan persewaan tanah yang dikuasai oleh negara.

 

YLBHI dan AusAID. Panduan Bantuan Hukum di Indonesia. Jakarta: Sentralisme Production. 2006. 163-166

Back to top