Question & Answer: Grosse Akta Pengakuan Utang

Thursday , 13 August 2015

Apa yang dimaksud dengan Grosse Akta Pengakuan Utang?

 Dalam praktek pemberian kredit, bank atau kreditur selain membuat perjanjian kredit sebagai alat bukti adanya utang dan sekaligus mengatur hak-hak dan kewajiban secara lengkap, bank atau kreditur juga membuat grosse akta pengakuan utang notariil.

Grosse akta pengakuan utang ialah suatu salinan atau kutipan (secara pengecualian) dari minuta akta (naskah asli) yang di atasnya (di atas judul akta) memuat kata-kata: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan di bawahnya dicantumkan kata-kata: “Diberikan sebagai GrossePertama”, dengan menyebut nama dari orang, yang atas permintaannya grosse itu diberikan dan tanggal pemberiannya.

Alasan dibuatnya grosse akta pengakuan utang selain perjanjian kredit, sebagai berikut:

  1. Karena perjanjian kredit tidak mempunyai kekuatan eksekutorial, sehingga jika debitur wanprestasi maka kreditur tidak dapat melakukan eksekusi langsung terhadap jaminan yang ada, tetapi harus melakukan gugatan melalui Pengadilan Negeri lebih dahulu kepada debitur;
  2. Karena akta pengakuan utang merupakan perjanjian sepihak, di di dalamnya hanya dapat memuat suatu kewajiban untuk membayar utang sejumlah uang tertentu. Akta pengakuan utang yang dibuat di hadapan Notaris sesuai Pasal 224 HIR/258 TBG mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti keputusan hakim yang tetap yang berarti akta pengakuan hutang mempunyai kekuatan eksekutorial;
  3. Karena untuk mempercepat eksekusi jaminan seara langsung tanpa memerlukan gugatan terlebih dahulu kepada debitur.

Namun dalam prakteknya, pemanfaatan grose akta pengakuan utang yang mempunyai kekuatan eksekutorial oleh bank atau kreditur, sebagai dasar untuk melakukan eksekusi jaminan, menjadi tidak mudah. Bahkan tidak dapat dilaksanakan, karena biasanya adanya debitur mengajukan bantahan melalui pengadilan, agar membatalkan eksekusi berdasarkan grosse akta pengakuan utang.

 

YLBHI dan AusAID. Panduan Bantuan Hukum di Indonesia. Jakarta: Sentralisme Production. 2006. 139

Back to top