Question & Answer: Demokrasi Liberal di Indonesia

Friday , 13 February 2015

Bagaimana periode demokrasi liberal berlangsung di Indonesia?

Di bawah UUDS 1950 yang progresif dalam hal pengakuan terhadap hak asasi manusia, pembaruan hukum dan tata peradilan tidak banyak terjadi. Dilema untuk mempertahankan hukum dan peraadilan adat atau mengkodifikasi dan mengunifikasinya menjadi hukum nasional yang peka terhadap perkembangan ekonomi dan tata hubungan internasional, menjadian para politisi dan para yuris sulit bergerak.

 Yang berjalan hanyalah unifikasi peradilan dengan tegas menghapuskan seluruh badan-badan dan mekanisme pengadilan atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan negara yang ditetapkan melalui pemberlakuan UU No. 9/1950 tentang Mahkamah Agung dan UU Darurat No. 1/1951 tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan. Harapan bahwa dengan nasionalisasi peradilan maka lembaga Yudikatif ini akan mampu menciptakan hukum-hukum yang tanggap terhadap perkembangan situasi nasional namun tidak mudah goyah oleh pertarungan politik di parlemen, tidak berjalan mulus. Hakim-hakim yang terdidik dalam ajaran civil law, kurang mahir dan juga berani untuk membua hukum, Sehingga terobosan hukum yang didambakan juga tidak berbuah.

Source: YLBHI dan AusAID. Panduan Bantuan Hukum di Indonesia. Jakarta: Sentralisme Production. 2006. 18

 

Back to top