Question & Answer: Alternatif Penyelesaian Sengketa

Wednesday , 11 March 2015

Bagaimana Alternatif Penyelesaian Sengketa?

Di samping proses penyelesaian sengketa melalui peradilan, sistem hukum kita juga menyediakan alternatif-alternatiif penyelesaian sengketa. Ada beberapa bentuk yang diperkenalkan oleh UU No. 30/1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa.

  1. Konsultasi, yaitu tindakan yang bersifat "personal antara suatu pihak tertentu, yang disebut dengan "klien" dengan pihak lain yang merupakan "konsultan", yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut.
  2. Negosiasi dan Perdamaian, dimana negosiasi adalah mirip dengan perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1851 sampai dengan 1864 Kitab UU Hukum Perdata, dimana perdamaian itu adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang, mengakhirir suaru perkara yang sedang bergantung/mencegah timbulnya suatu perkara.
  3. Mediasi, yaitu kesepakatan tertulis para pihak, sengketa, atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan "seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.
  4. Konsiliasi dan Perdamaian, pada dasarnya UU No. 30/1999 tidak menyeburkan konsilisasi sebagai suatu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Konsoliasi merupakan upaya sebelum dilakukannya proses litigasi atau bahkan bisa dilakukan dalam setiap tingkat peradilan yang sedang berjalan, baik di dalam maupun di luar peradilan.
  5. Pendapat hukum oleh Lembaga Arbitrase. Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa. Pendapat hukum yang diberikan oleh Lembaga Arbitrase bersifat mengikat (binding) oleh karena pendapat tersebut akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pokok.
  6. Arbitrase, yaitu cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Sumber: YLBHI dan AusAID. Panduan Bantuan Hukum di Indonesia. Jakarta: Sentralisme Production. 2006. 38-39

Back to top