Press Release in Case Koperasi Pengembangan Usaha - KP USU

Friday , 23 November 2012

In connection with our case : North Sumatra University Cooperative (Koperasi Pengembangan Usaha - KP USU ) versus Regent of Mandailing Natal, at North Sumatera, below is our press release (in Indonesian language):

Pernyataan Pers
Adnan Buyung Nasution & Partners Law Firm
Nomor: 001/ABNP/P.Pers/X/2012
Kami, Adnan Buyung Nasution & Partners Law Firm sebagai Kuasa Hukum dari Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara (KP USU) dalam perkara gugatan tata usaha negara antara KP USU selaku Penggugat melawan Bupati Mandailing Natal selaku Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan terhitung sejak tanggal 11 September 2012, dengan ini perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pernyataan pers ini kami adakan semata-mata agar tercipta pemberitaan yang berimbang di media pers terkait sengketa tata usaha negara antara KP USU melawan Bupati Mandailing Natal. Bahwa kami merasa pemberitaan yang beredar dalam kurun waktu 2 minggu terakhir ini sudah sangat menyerang dan menyudutkan KP USU baik terhadap legalitas KP USU maupun pemutarbalikan fakta-fakta;

2. Bahwa berkaitan dengan legalitas, KP USU merupakan suatu badan hukum yang didirikan secara sah pada tahun 1998 oleh segenap civitas akademika USU yang dimotori oleh Prof. Chairuddin P. Lubis, dimana KP USU akan membangun dan mengelola lahan/tanah seluas +/- 10.000 Hektar berlokasi di Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara yang pada tahun 1998 diberikan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia berdasarkan: (i) Surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.1368/Menhutbun-IX/1998 tertanggal 11 Desember 1998 perihal Persetujuan Prinsip Usaha budidaya Perkebunan Kelapa Sawit a.n. Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara; (ii) Surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.181/Menhutbun-IX/1998 tertanggal 25 Februari 1999 perihal Persetujuan Pencadangan Areal Hutan Untuk Hak Pengusahaan Perkebunan Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara di Sumatera Utara; (iii) Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No.518/3774/1999 tertanggal 15 Maret 1999 perihal Pencadangan Lahan Untuk Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara.

3. Tujuan utama pendirian KP USU adalah: (i) Memanfaatkan lahan/tanah perkebunan tersebut sebagai lahan penelitian kehutanan dan percobaan bagi mahasiswa/i Universitas Sumatera Utara (“USU”); (ii) Meringankan biaya pendidikan mahasiswa/i USU; dan (iii) Meningkatkan perekonomian dan taraf hidup masyarakat, khususnya di sekitar perkebunan.
Dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut, telah dilaksanakan hal-hal sebagai berikut: (i) Membangun dan mengelola lahan/tanah seluas +/- 10.000 Hektar yang berlokasi di Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara; (ii) Melakukan pembibitan kelapa sawit sebanyak 500.000 bibit di atas lahan seluas +/- 30 Hektar; (iii) Membangun jalan sepanjang +/- 35 Kilometer di areal perkebunan yang menghubungkan desa-desa sekitar perkebunan KP USU sebagai akses menuju perkebunan kelapa sawit; dan (iv) Mengikutsertakan masyarakat dalam perkebunan kelapa sawit, berdasarkan pola kemitraan Anak Bapak Angkat (ABA). Ketua KP USU, Prof. Chairuddin P. Lubis bahkan telah membuat komitmen untuk memberikan 20% dari luas lahan kepada masyarakat desa sekitar untuk dimanfaatkan sebagai kebun plasma.
Dengan demikian, keberadaan KP USU dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa/i USU pada khususnya, yaitu: (i) Meningkatkan kualitas pendidikan/pelatihan di USU; (ii) Dengan subsidi silang, maka biaya pendidikan mahasiswa/i USU dapat diringankan; (iii) Menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar sebanyak +/- 500 orang.

4. Bahwa tujuan dan upaya-upaya yang sudah dilaksanakan KP USU tersebut tiba-tiba dipatahkan oleh Bupati Mandailing Natal dengan menolak permohonan perpanjangan SK Izin Lokasi KP USU pada tanggal 8 Mei 2012 dengan alasan KP USU belum dapat menunjukkan perolehan lahan sebagaimana diwajibkan dalam SK Izin Lokasi. Padahal pada kenyataannya pada tanggal 20 April 2012, Badan Pertanahan Nasional telah menerbitkan Peta Bidang Tanah atas nama KP USU dengan luas keseluruhan adalah 5.607,74 Hektar. Bahkan lebih lanjut, pada tanggal 22 Juni 2012, Bupati Mandailing Natal menerbitkan SK Pencabutan IUP yang pada pokoknya mencabut SK IUP milik KP USU. Akibatnya tanpa SK IUP, maka praktis KP USU tidak dapat lagi melanjutkan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Mandailing Natal;

5. Bahwa melihat pada banyaknya manfaat yang diperoleh masyarakat sekitar dengan keberadaan perkebunan kelapa sawit KP USU, tentunya penerbitan SK Pencabutan IUP oleh Bupati Mandailing Natal hanya menimbulkan kerugian dan tanpa manfaat, tidak hanya bagi KP USU tapi juga bagi masyarakat sekitar yang akan kehilangan lapangan pekerjaan dan harapan untuk memperbaiki perekoniman. Selain itu, tindakan Bupati Mandailing Natal dalam menerbitkan SK Pencabutan IUP mencerminkan bentuk tindakan sewenang-wenang Bupati Mandailing Natal karena mendasarkan tindakannya tersebut pada fakta dan landasan hukum yang tidak sesuai dengan kenyataan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maupun pada asas-asas umum pemerintahan yang baik;

6. Bahwa gugatan tata usaha negara yang diajukan oleh KP USU terhadap Bupati Mandailing Natal terkait SK Pencabutan IUP pada dasarnya merupakan bentuk rasa tanggung jawab KP USU terhadap komitmen yang telah dibuat para pendiri dan anggota KP USU kepada masyarakat desa sekitar lahan/tanah KP USU yang sangat berharap banyak pada KP USU untuk dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat maupun kepada para civitas akademika USU yang juga berharap banyak kepada KP USU untuk mewujudkan komitmennya untuk memberikan bantuan kepada mahasiswa/i USU dalam rangka mengenyam pendidikan tinggi di USU;

7. Bahwa apabila selama ini ada tuduhan terhadap KP USU pada pemberitaan di media pers yang menyudutkan KP USU baik dari legalitas KP USU maupun dugaan illegal logging (tindak pidana kehutanan atau perkebunan) yang dilakukan KP USU, maka dengan pernyataan pers ini kami sampaikan bahwa tuduhan tersebut tidak benar dan sangat mengada-ada. Bahwa KP USU merupakan badan hukum yang sah, aktif dan jelas keberadaannya, selain itu para pengurus KP USU saat ini merupakan para senior dan civitas akademika dari USU yang memiliki kredibilitas dan integritas, sehingga legalitas KP USU tidak perlu dipertanyakan lagi. Selain itu, terkait tuduhan illegal logging (tindak pidana kehutanan atau perkebunan) yang dilakukan KP USU, maka hal tersebut tidaklah benar karena semenjak diterbitkannya SK Pencabutan IUP, maka praktis KP USU hanya melakukan kegiatan perbaikan fasilitas di lahan pembibitan seluas 30 Hektar saja, tidak ada kegiatan lainnya yang dilakukan KP USU apalagi sampai melakukan illegal logging (tindak pidana kehutanan atau perkebunan);

8. Bahwa kami berharap pernyataan pers ini dapat memberikan pemberitaan yang berimbang pada media pers khususnya media pers di Provinsi Sumatera Utara serta dapat memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai duduk perkara ini dengan jelas dan benar.

Demikian Pernyataan Pers ini kami sampaikan.

Medan, 6 November 2012 Adnan Buyung Nasution & Partners Law Firm
Prof. Dr. Adnan Buyung Nasution

Pia A.R. Akbar-Nasution, S.H.,LL.M.

M. Sadly Hasibuan, S.H.

Back to top