PERIZINAN FINTECH DI INDONESIA

tuesday 30 july 2019 at 04h36

Penulis : Rizqi Sulaiman Bakar

Perkembangan teknologi yang semakin pesat dengan berjalannya hari telah membuat transaksi-transaksi yang dilakukan setiap hari menjadi semakin mudah dan praktis untuk dilakukan.  Penerapan teknologi pada bisnis pun menjadi semakin banyak karena telah terbukti dengan penggunaan teknologi, keuntungan yang didapat oleh pebisnis dan para konsumen menjadi lebih banyak.  Untuk saat ini, industri keuangan pun sedang marak dengan perkembangannya financial technology (fintech).  Dengan keadaan seperti ini Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan beberapa regulasi untuk memadai penggunaan teknologi pada industri keuangan.

 Teknologi Finansial (fintech) adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran (Pasal 1 ayat 1 PBI No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial). BI dan OJK sesuai dengan fungsinya mengatur produk atau layanan yang berbeda sehingga untuk mengerti regulasi fintech di Indonesia, masyarakat harus mengetahui apa saja yang diatur oleh BI dan apa saja yang diatur oleh OJK.

Pada dasarnya layanan teknologi keuangan harus bersifat inovatif; dapat berdampak pada produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis finansial yang telah eksis; dapat memberikan manfaat bagi masyarakat; dapat digunakan secara luas; dan kriteria lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (Pasal 3 ayat 2 PBI No. 19/12/PBI/2017).  Apabila persyaratan ini dipenuhi, maka layanan tersebut berada di bawah ranah BI dan dapat mendaftar kepada BI.  Beberapa layanan fintech yang diatur dan diawasi oleh BI adalah sebagai berikut:

  1. Dompet Elektronik: adalah layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan/atau uang elektronik, yang dapat juga menampung dana, untuk melakukan pembayaran (Pasal 1 ayat 7 PBI No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran).
  2. Payment Gateway: adalah layanan elektronik yang memungkinkan pedagang untuk memproses transaksi pembayaran dengan menggunakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, uang elektronik, dan/atau Proprietary Channel (Pasal 1 ayat 6 PBI No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran).
  3. Electronic Money: alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
    1. diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit;
    2. nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip;
    3. digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan
    4. nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan.

Pendaftaran layanan teknologi keuangan wajib dilakukan kepada BI dengan memberikan dokumen berupa salinan akta pendirian badan hukum atau badan usaha, data kepemilikan pada badan hukum atau badan usaha, daftar susunan pengurus, gambaran umum perusahaan, penjelasan singkat mengenai model bisnis, dan data atau informasi lainnya yang terkait dengan kegiatan fintech.  Setelah dilakukannya pendaftaran, penyelenggara fintech harus melakukan uji coba dalam Regulatory Sandboxterlebih dahulu sebelum mendapat izin untuk berusaha.

Regulatory Sandbox adalah suatu ruang uji coba terbatas yang aman untuk menguji Penyelenggara Teknologi Finansial beserta produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya (Pasal 1 ayat 4 PADG No. 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (Regulatory Sandbox) Teknologi Finansial).  Bank Indonesia menetapkan Penyelenggara fintech beserta produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya untuk diuji coba dalam Regulatory Sandbox apabila penyelenggara tersebut telah terdaftar di Bank Indonesia dan termasuk dalam salah satu kategori penyelenggaraan teknologi finansial sesuai dengan Pasal 3 ayat 1 PBI No. 19/12/PBI/2017 yang membagi kategori menjadi 5, yaitu sistem pembayaran; pendukung pasar; manajemen investasi dan manajemen risiko; pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal; dan jasa finansial lainnya.

Sebelum melakukan Uji Coba Regulatory Sandbox, perusahaan mengikuti beberapa tahap penilaian.  Misalnya, penilaian model bisnis dan kondisi internal seperti manajemen risiko. Perolehan informasi ini dilakukan oleh Penyelenggara melalui presentasi kepada Bank Indonesia beserta menyampaikan dokumen secara lengkap kepada Bank Indonesia.  Apabila penilaian telah dilakukan dan BI menetapkan bahwa Penyelenggara sudah layak, maka Penyelenggara harus menyampaikan usulan scenario uji coba yang paling sedikit memuat model bisnis yang akan diuji coba, jangka waktu yang diperlukan untuk uji coba, target yang akan dicapai, batasan wilayah dan jumlah konsumen, dan mekanisme pelaporan yang tercantum dalam Lampiran III PADG 19/14/2017. Apabila usulan skenario disetujui maka Penyelenggara dapat melakukan uji coba.

Jangka waktu uji coba dilakukan selama 6 bulan sejak tanggal penetapan BI atas skenario uji coba, dan dapat diperpanjang 1 kali untuk waktu paling lama 6 bulan. Setelah jangka waktu berakhir, BI menetapkan status hasil uji coba perusahaan fintech dengan tiga kriteria yakni berhasil, tidak berhasil, atau status lain yang ditetapkan BI. Bagi yang berhasil dalam uji coba tersebut, penyelenggara dapat menawarkan produknya kepada masyarakat dengan mengajukan izin kepada BI terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan BI yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.  Sedangkan, penyelenggara yang tidak berhasil lulus dalam Regulatory Sandbox tidak dapat memasarkan produk atau layanannya.

Pengawasan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang telah memperoleh izin dilakukan sesuai dengan ketentuan BI yang mengatur penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.  Pemantauan pun dilakukan melalui pemberian data secara bulanan mengenai transaksi terkait penyelenggaraan fintech.  Adapun data atau informasi yang harus disampaikan kepada BI secara tahunan yaitu produ, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis; kondisi keuangan; kepengurusan dan kepemilikan; dan data dan/atau informasi lain. Penyampaian informasi dilakukan secara online.

Di sisi lain OJK mengatur beberapa layanan fintech yang berupa:

  1. Peer to Peer (P2P) Lending: Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet (Pasal 1 ayat 3 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi).
  2. Equity Crowdfunding: Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding) yang selanjutnya disebut Layanan Urun Dana adalah penyelenggaraan layanan penawaran saham yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual saham secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka (Pasal 1 ayat 1 POJK No. 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding).

OJK menerbitkan payung hukum keuangan digital yang berada dalam kewenangannya dengan menetapkan POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Inovasi Keuangan Digital yang selanjutnya disingkat IKD adalah aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital (Pasal 1 ayat 1 POJK No. 13/POJK.02/2018). Kriteria IKD meliputi bersifat inovatif dan berorientasi ke depan; menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana utama pemberian layanan kepada konsumen dalam sektor jasa keuangan, mendukung inklusi dan literasi keuangan, bermanfaat dan dapat dipergunakan secara luas, dapat diintegrasikan pada layanan keuangan yang telah ada, menggunakan pendekatan kolaboratif, dan memperhatikan aspek perlindungan konsumen dan perlindungan data (Pasal 4 POJK No. 13/POJK.02/2018).

Penyelenggara IKD apabila ingin berusaha harus berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau koperasi dan harus mendapatkan pencatatan oleh OJK. OJK melakukan pencatatan dengan mempertimbangkan kelengkapan dokumen oleh Penyelenggara yang meliputi salinan akta pendirian badan hukum beserta identitas kelengkapan data pengurus, penjelasan singkat secara tertulis mengenai produk, data dan informasi lainnya yang terkait dengan kegiatan IKD, dan rencana bisnis. Apabila Penyelenggara telah mendapat pencatatan oleh OJK sebagai IKD maka OJK akan menetapkan Penyelenggara untuk diuji coba dalam Regulatory Sandbox.

Perihal Regulatory Sandbox, yang diadakan oleh BI berbeda dengan OJK sehingga masing-masing regulator hanya memiliki wewenang untuk menilai Regulatory Sandboxpada Penyelenggara yang termasuk dalam ranahnya. Pada dasarnya Regulatory Sandbox yang dilakukan oleh BI dan OJK tidaklah jauh berbeda karena tujuan yang ingin dicapai sama bahwa apakah Penyelenggara fintech layak untuk memasarkan produk atau layanannya. Jangka waktunya pun tidak jauh berbeda karena OJK melaksanakan Regulatory Sandbox paling lama 1 tahun dan dapat diperpanjang selama 6 bulan apabila perlu. Dalam proses Regulatory Sandbox Penyelenggara wajib menyampaikan laporan kinerja berkala secara triwulanan kepada OJK.

Hasil uji coba pun dinyatakan dengan status direkomendasikan, perbaikan, atau tidak direkomendasikan.  Penyelenggara yang direkomendasikan dapat melakukan pendaftaran kepada OJK sesuai dengan aktivitas usahanya.  Penyelenggara yang hasil uji cobanya berstatus perbaikan, OJK dapat memberikan perpanjangan waktu 6 bulan sejak tanggal penetapan status.  Uji coba yang berstatus tidak direkomendasikan tidak dapat mengajukan kembali IKD yang sama dan pencatatan Penyelenggara dikeluarkan.

Penyelenggara yang berstatus direkomendasikan berhak mengajukan permohonan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan (Pasal 14 ayat 1 POJK 13/POJK.02/2018).  Apabila setelah penetapan status direkomendasikan, Penyelenggara tidak mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK maka status rekomendasi pendaftaran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pemantauan oleh OJK kepada Penyelenggara dilakukan dengan menganut prinsip pemantauan secara mandiri yang dimana mencakup pemantauan atas laporan self assessment, pemantauan on-site, dan/atau metode pemantauan lainnya.  Penyelenggara juga wajib menyusun laporan risk self assessment secara bulanan dan menyampaikannya kepada OJK.

Pendaftaran, perizinan, dan Regulatory Sandbox merupakan hal-hal yang membedakan perizinan fintech di Indonesia, tetapi keduanya tetap menerapkan prinsip perlindungan konsumen pada Penyelenggara fintech.  Regulatory Sandbox memang merupakan salah satu penguji untuk mengetahui keamanan produk atau layanan yang dipasarkan oleh Penyelenggara, tetapi BI dan OJK mewajibkan semua Penyelenggara untuk menyimpan data pribadi konsumen dan transparansi yang cukup untuk konsumen dan juga para regulator. Perlindungan konsumen menjadi prioritas BI dan OJK karena teknologi merupakan sesuatu yang tidak dapat dimengerti secara mudah oleh semua orang, sehingga Penyelenggara wjib untuk menjamin keamanan produk atau layanan mereka.

Tidak sedikit orang yang tertipu dan mengalami kerugian karena telah melakukan transaksi dengan fintech yang ternyata tidak terdaftar di BI ataupun OJK sehingga Penyelenggara illegal tersebut dapat berbuat seenaknya. Fintech seperti ini susah untuk dilacak dan sering menjadi susah untuk diminta pertanggung jawabannya, sehingga OJK menghimbau agar sebelum melakukan transaksi dengan fintech, masyarakat harus melakukan due diligence sendiri dengan memeriksa apakah fintech tersebut telah terdaftar di BI atau OJK.

*Penulis adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah mengikuti program magang pada kantor ABNP.

Back to top