Mahkamah Agung Republik Indonesia Memutus Perjanjian Berbahasa Inggris (Tanpa Versi Bahasa Indonesia) Batal Demi Hukum

Friday , 07 October 2016

Penulis: Kurratu Aini - Lawyer

Pada tanggal 9 Juli 2009, Pemerintah Republik Indonesia mengundangkan Undang-undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan ("UU No. 24/2009"). Bendera, bahasa, lambang negara serta lagu kebangsaan Negara Republik Indonesia merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat banyak yang mengira bahwa keberlakuan UU No. 24/2009 hanyalah mengenai kebudayaan dan kebangsaan serta perjuangan saja. Namun demikian, ternyata UU No. 24/2009 mengatur norma penting bagi hukum keperdataan di Indonesia.

Norma penting tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU No. 24/2009 yang pada intinya mewajibkan penggunaan Bahasa Indonesia dalam segala nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, swasta, atau perseorangan warga negara Indonesia. Selain itu, penggunaan Bahasa Indonesia juga wajib untuk nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan pihak asing dalam bentuk billingual (dual bahasa).

Menjadi pertanyaan kemudian, apa konsekuensi hukumnya apabila terdapat nota kesepahaman atau Perjanjian yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia?

Mahkamah Agung RI pada tanggal 31 Agustus 2015 telah mengeluarkan putusan terkait permohonan Kasasi yang dimohonkan oleh  NINE AM, Ltd., suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum dan berdomisili di Negara Bagian Texas, Amerika Serikat, terhadap PT Bangun Karya Pratama Lestari (“PT BKPL”), suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Adapun salah satu pokok sengketa antara PT BKPL (penggugat) dengan NINE AM, Ltd (tergugat) adalah mengenai permohonan PT BKPL kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar menyatakan batal demi hukum Loan Agreement yang dibuat antara NINE AM, Ltd dengan PT BKPL tertanggal 23 April 2010 karena bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) UU No. 24/1999. 

Walaupun Putusan terkait perkara sudah terhitung cukup lama diputus oleh Mahkamah Agung RI, penulis berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Agung RI tersebut tetap menarik untuk diulas lebih lanjut, mengingat di era globalisasi ini, hubungan hukum antar dua subjek hukum yang berbeda Negara dan penggunaan bahasa inggris sebagai bahasa universal yang dipakai dalam suatu produk hukum, menjadi hal yang lumrah dijumpai sehari-hari. Karenanya, mengingat Putusan seorang Hakim berdasarkan hukum Indonesia dapat menjadi pegangan bagi Hakim lainnya dalam memutus perkara yang sama, maka penting bagi penulis untuk dapat mengulas permasalahan tersebut.

Berdasarkan laman resmi kepaniteraan Mahkamah Agung RI[1], diketahui bahwa Mahkamah Agung RI menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh NINE AM, Ltd. Dalam hal demikian secara hukum berarti Mahkamah Agung RI menyetujui dan menguatkan Putusan yang diberikan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas perkara dimaksud. Perlu diinformasikan, hingga tulisan ini dipublikasikan, dalam laman kepaniteraan Mahkamah Agung RI belum dipublikasikan secara lengkap terkait pertimbangan Mahkamah Agung RI dalam memutus menolak permohonan kasasi NINE AM, Ltd.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sendiri dalam Putusannya tertanggal 7 Mei 2014 No.48/PDT/2014/PT.DKI, menguatkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama (dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Barat), dengan menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat sudah tepat dan benar karenanya disetujui dan diambil-alih.[2]

Kasus Posisi berdasarkan Gugatan

Sebelum mengulas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas sengketa NINE AM. Ltd melawan PT BKPL[3], Penulis sebelumnya hendak menguraikan kasus posisi perkara tersebut secara singkat sebagai berikut:

PT BKPL selaku peminjam dana, mengikatkan diri dengan NINE AM, Ltd selaku pihak yang meminjamkan dana ke dalam suatu Perjanjian Pinjam Meminjam (Loan Agreement) dengan total pinjaman sebesar US$ 4,422,000, pada tanggal 23 April 2010 (“Loan Agreement”). Loan Agreement tersebut dibuat dan ditandatangani dalam bahasa inggris, sekalipun para pihak sepakat bahwa Loan Agreement diatur dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia.

Dalam Gugatannya, PT BKPL mengaku telah menerima seluruh dana pinjaman total sebesar US$ 4,422,000 dari NINE AM, Ltd tersebut dan dalam kurun waktu April 2010-September 2011, PT BKPL telah membayar hutang pokok beserta bunga total sebesar US$ 3,506,460 dan deposit sebesar US$800,000 kepada NINE AM, Ltd.

Kemudian, dengan dasar Loan Agreement hanya dibuat dalam bahasa inggris karenanya bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1)[4] UU No. 24/2009 yang isinya mewajibkan pengunaan bahasa Indonesia dalam setiap perjanjian yang melibatkan salah satunya lembaga swasta Indonesia, maka PT BKPL memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Loan Agreement tersebut batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, karena dalam hal ini, syarat sahnya suatu Perjanjian, khususnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdata tidak terpenuhi, yaitu terdapatnya suatu sebab yang dilarang oleh undang-undang.

Sebagai konsekuensi dari batalnya Loan Agreement maka secara hukum posisi PT BKPL dan NINE AM, Ltd dikembalikan kepada posisi semula seolah-olah Loan Agreement tidak pernah ditandadangani, karenanya PT BKPL meminta kepada Majelis Hakim agar menyatakan PT BPKL mengembalikan sisa dana yang telah diterima dari NINE AM Ltd, yaitu US$ 4,422,000 dikurangi US$ 3,506,460 dan US$800,000, yaitu sebesar US$ 115,040.

Dalil jawaban dari pihak NINE AM, LTD

Atas dalil-dalil Gugatan PT BKPL tersebut di atas, NINE AM, Ltd pada pokoknya membantah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

(i) Bahwa pengunaan bahasa inggris dalam Loan Agreement merupakan kesepakatan Para Pihak, terbukti dengan tidak adanya keberatan dari PT BKPL selama proses pembuatan sampai dengan penandatanganan Loan Agreement.

(ii)     Bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam UU No. 24/2009 yang menyatakan bahwa terhadap Perjanjian yang melibatkan pihak Indonesia yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia akan mengakibatkan Perjanjian tersebut batal demi hukum. Selain itu, Pasal 40[5] UU No. 24/2009 juga mengatur bahwa ketentuan menggunakan bahasa Indonesia salah satunya dalam Pasal 31 akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden (“Perpres”).

Terkait hal tersebut di atas, NINE AM, Ltd menyertakan surat dari Kementerian Hukum dan HAM RI tertanggal 28 Desember 2009 perihal: Permohonan Klarifikasi atas implikasi dan pelaksanaan UU No. 24/2009 (“Surat MENHUHAM”), yang pada pokoknya menyatakan bahwa: “penandatanganan perjanjian privat komersial dalam bahasa inggris tanpa disertai versi bahasa indonesia tidak melanggar persyaratan kewajiban sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut, dan tetap sah serta tidak batal atau dapat dibatalkan sampai dengan dikeluarkannya peraturan presiden sebagaimana diatur dalam pasal 40 Undang-Undang tersebut”

Pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat

Terhadap dalil gugatan dan jawaban dari PT BKPL dan NINE AM, Ltd, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat mempertimbangkan dan memutus sebagai berikut:

(i)  Bahwa Pasal 31 ayat (1) UU No. 24/2009 telah secara tegas mewajibkan Bahasa Indonesia digunakan dalam Perjanjian yang melibatkan lembaga swasta Indonesia. UU No. 24/2009 mengikat sejak diundangkan yaitu 9 Juli 2009, karenanya setiap perjanjian yang melibatkan lembaga swasta Indonesia yang tidak menggunakan bahasa indonesia bertentangan dengan UU No. 24/2009.

(ii)  Bahwa kalaupun nantinya Perpres yang mengatur pelaksanaan ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU No. 24/2009 diundangkan, Perpres tersebut tidak dapat melumpuhkan kata “wajib” dalam UU, mengingat Perpres memiliki kedudukan lebih rendah dari UU. Begitupula Surat MENHUHAM, karena tidak termasuk dalam tata urutan perundang-undangan, maka surat tersebut tidak dapat melumpuhkan kata “wajib”.

(iii)   Dengan demikian, karena Loan Agreement ditandatangani setelah UU No. 24/2009 diundangkan, maka tidak dibuatnya Loan Agreement dalam bahasa Indonesia adalah bertentangan dengan UU No. 24/2009 sehingga merupakan perjanjian yang terlarang karena dibuat dengan sebab yang terlarang (vide Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerdata) dan karenanya tidak memenuhi syarat esensialia Perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdata. Maka, Loan Agreement batal demi hukum.

Pendapat Singkat Penulis

Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa Loan Agreement melanggar syarat keempat sahnya suatu perjanjian yaitu sebab yang halal. Prof. Subekti, S.H.[6] menyatakan bahwa yang dimaksud dengan sebab atau causa dari suatu Perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri, misalnya: seseorang membeli pisau di toko dengan maksud untuk membunuh orang, jual beli pisau tersebut memenuhi unsur causa yang halal seperti halnya jual beli barang lain. Mengenai motif orang untuk membunuh tersebut tidak dipedulikan oleh undang-undang, namun lain halnya jika soal membunuh tersebut dimasukkan dalam perjanjian jual beli pisau, hal demikian membuat perjanjian jual beli menjadi sesuatu yang di larang.

Apabila pendapat Prof. Subekti, S.H. tersebut di atas diaplikasikan dalam Loan Agreement, menurut hemat penulis, perjanjian pinjam meminjam uang sebagaimana isi Loan Agreement tidak melanggar syarat keempat sahnya suatu Perjanjian. Adapun yang melanggar undang-undang adalah formalitas dari Perjanjian itu sendiri, yaitu penggunaan bahasa inggris pada Perjanjian tanpa dibarengi dengan penggunaan Bahasa Indonesia, mengingat salah satu pihak ber-indentitas Indonesia.

Suatu Perjanjian, secara hukum tidak wajib untuk dibuat secara tertulis. Dengan kata lain, adanya fakta hukum berupa penerimaan dana pinjaman oleh PT BPKL dari NINE AM, Ltd sejumlah US$ 4,422,000 ditambah adanya fakta bahwa PT BPKL dalam dalam kurun waktu April 2010-September 2011, telah membayar dana pinjaman pokok beserta bunga total sebesar US$ 3,506,460 kepada NINE AM, Ltd, sepatutnya sudah mencerminkan maksud dan kesepakatan para pihak dalam mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pinjam meminjam dana, atau dengan kata lain telah tercipta kesepakatan diam-diam diantara pihak.

Selanjutnya, kalaupun -quod non- Loan Agreement dinyatakan tidak berlaku karena tidak memenuhi formalitas suatu perjanjian, secara hukum tidak dapat menghilangkan adanya kehendak dan maksud para pihak yang telah masuk ke dalam suatu perikatan pinjam meminjam. Terlebih lagi, terdapat tindakan nyata para pihak yang dapat diartikan sebagai bentuk pelaksanaan dari Loan Agreement.

Lantas, bagaimana dengan klausul-klausul pinjam meminjam yang telah terlanjur tertuang dalam Loan Agreement yang -quad non- kemudian dinyatakan batal/tidak berlaku tersebut? Hukum Perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku Ketiga KUHPerdata bersifat sebagai hukum pelengkap, yang berarti bahwa Para Pihak dalam perjanjian dapat membuat ketentuan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam Buku Ketiga dimaksud, namun apabila para pihak tidak mengatur mengenai ketentuan dalam suatu perjanjian di antara mereka, maka secara hukum, mengenai persoalan tersebut, mereka tunduk pada ketentuan Buku Ketiga[7].  Dengan demikian, bab ketiga belas tentang Pinjam-Meminjam Buku Ketiga KUHPerdata, dapat menjadi ketentuan yang mengatur pinjam-meminjam dana antara PT BPKL dan NINE AM, Ltd.

Kesimpulan dan Saran

Dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas yang telah berkekuatan hukum tetap (final and binding) sebagaimana telah dibahas di atas, maka merujuk pada pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, segala perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak ber-identitas Indonesia tanpa menyertakan versi Bahasa Indonesia, dimungkinkan untuk dinyatakan batal demi hukum. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan, pandangan penulis di atas diterapkan oleh Majelis Hakim lain dengan pokok sengketa serupa, mengingat sistem yurisprudensi tidak mutlak digunakan oleh Negara Indonesia sebagai dasar memeriksa dan memutus suatu Perkara sebagaimana dianut oleh Negara penganut common law, sehingga Hakim Indonesia tidak terikat untuk mengikuti putusan Hakim lain dalam memeriksa dan memutus suatu Perkara.

Dengan tetap dimungkinkannya seorang Hakim Indonesia mendasarkan argumentasi hukumnya kepada putusan Hakim lain (yang telah berkekuatan hukum tetap/final and binding) untuk perkara yang sama. Maka, penting bagi para pelaku usaha dalam rangka meminimalisir permasalahan hukum di kemudian hari, untuk segera membuat dan menandatangani versi bahasa Indonesia atas perjanjian-perjanjian berbahasa inggris yang telah ditandatangani setelah UU No. 24/2009 diundangkan dalam hal salah satu pihak berdomisili dan didirikan berdasarkan Hukum Indonesia. Serta, memastikan perjanjian yang akan ditandatangani menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris atau bahasa lain (apabila salah satu pihak lainnya berbahasa inggris/lainnya).

*Penulis adalah advokat pada kantor hukum Adnan Buyung Nasution & Partners, e-mail: (k.aini@abnp.co.id)

[1]http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/perkara_detail.php?id=7ad59ba0-f39d-139d-97a8-31313130

[2] Softcopy putusan dapat diunduh dalam tautan berikut ini: http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt540ea5a601e57/node/lt49f8136861e28/putusan-pengadilan-tinggi-jakarta-no-48_pdt_2014_pt.dki-nine-am-ltd.-vs.-pt.-bangun-karya-pratama-lestari atau dapat menghubungi Penulis untuk mendapatkan soft copy Putusan tersebut.

[3] Softcopy Putusan dapat diunduh dalam tautan berikut ini: <http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52e8b3d5da6a7/node/lt49f8136861e28/putusan-pengadilan-negeri-jakarta-barat-no-451_pdt.g_2012_pn.jkt.bar-tahun-2012-pt-bangun-karya-pratamalestari-vs.-nine-am-ltd.>, atau pembaca dapat menghubungi Penulis untuk mendapatkan soft copy Putusan tersebut.

[4] Pasal 31 ayat (1) UU No. 24/2009 “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.”

[5] Pasal 40 UU No. 24/2009 “Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 39 diatur dalam Peraturan Presiden.”

[6] Prof. Subekti, “Hukum Perjanjian” (intermasa, 2002) hal. 19-20.

[7] Ibid, hal. 13.

Back to top