KEJAHATAN KORPORASI DIJERAT KORUPSI

Thursday , 28 September 2017

Proses penyidikan dan penuntutan atas korporasi belum diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Namun demikian, korporasi sebagai subyek hukum pidana telah diatur dalam beberapa undang-undang, antara lain: (i) Undang-Undang Drt. No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, (ii) Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, (iii) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (iv) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (v) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, (vi) Undang-Undang No. 8 Tahun Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, (vii) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, (viii) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (ix) Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 jo. Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("UU Tipikor") sudah ditegaskan bahwa subyek hukum pelaku korupsi tidak saja orang, tetapi juga badan hukum atau korporasi.  Pasal 20 UU Tipikor pada intinya menyebutkan jika korupsi dilakukan oleh atau atas nama korporasi, tuntutan atau penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.

R.Wiyono (2012) mengklarifikasi definisi korporasi dalam UU Tipikor yaitu:

(i) kumpulan orang dan kekayaan yang terorganisasi yang berbentuk badan hukum,

(ii) kumpulan orang dan kekayaan yang terorganisasi yang bukan berbentuk badan hukum,

(iii) kumpulan orang yang  terorganisasi yang berbentuk  badan hukum,

(iv) kumpulan  orang  yang  terorganisasi  yang  tidak  berbentuk  badan hukum,

(v) kumpulan kekayaan  yang  terorganisasi  yang berbentuk badan  hukum , dan  

(vi) kumpulan kekayaan yang terorganisasi yang tidak berbentuk badan hukum.

Pada tanggal 29 Desember 2016 Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No.13 Tahun 2016 tentang  Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Korporasi (“PERMA 13/2016”). Dengan dikeluarkannya  PERMA 13/2016 diharapkan mampu memberikan pedoman bagi penegak hukum, termasuk KPK dalam mengungkap suatu tindak pidana korupsi. Diharapkan pemberantasan korupsi tidak lagi hanya dilakukan dengan cara tunggal seperti operasi tangkap tangan (OTT) di dalam setiap penanganan perkara pidana dengan pelaku korporasi dan atau pengurusnya. Dan di dalam PERMA 13/2016 juga mengatur seluruh proses eksekusi dijalankan sesuai KUHAP.

Di Indonesia, keterlibatan korporasi dalam praktik korupsi dapat dicermati dari beberapa kasus yang pernah ditangani KPK dengan tersangka pengurus korporasi atau perusahaan. Semua pengurus korporasi berhasil dijerat dan dimasukkan ke penjara, akan tetapi korporasinya tidak tersentuh dan tetap dapat beroperasi. Menjadi pertanyaan, (i) apakah hukum yang tidak dapat menyentuh korporasi tersebut atau (ii) memang perbuatan tersebut dilakukan pribadi yang ada dalam korporasi tersebut.

Dengan lahirnya PERMA 13/2016, telah dijabarkan tiga syarat sebuah korporasi bisa dipidana, yaitu (i) korporasi yang mendapatkan keuntungan dari sebuah tindak pidana, (ii) membiarkan terjadinya tindak pidana, dan (iii) tidak mencegah terjadinya tindak pidana (Pasal 4 PERMA 13/2016).

Selama ini masih sangat sedikit penegak hukum yang membawa korporasi ke proses hukum pidana. Ada beberapa hal yang membuat korporasi tidak dijerat dalam tindak pidana pencucian uang atau korupsi, diantaranya karena penegak hukum jarang menjadikan korporasi sebagai subyek hukum dan biasanya subyek hukum itu adalah individu. Saat ini kejahatan korupsi korporasi semakin maju dan canggih. Pejabat yang menerima uang suap kemudian menyimpan hasil suap dalam korporasi pejabat itu sendiri atau dipergunakan untuk kepentingan korporasi dimaksud. Selain itu, tidak sedikit kejahatan menggunakan suatu korporasi sebagai tameng untuk melindungi kejahatan yang dilakukan secara pribadi. Oleh karena itu, sudah seharusnya korporasi dapat dijerat pidana korupsi bila memiliki beberapa hubungan dengan pelaku tindak pidana, baik berupa hubungan manajemen, keuangan, keluarga, afiliasi dan pengendalian. Dalam PERMA 13/2016 ini ada tiga kelompok yang dapat diminta pertanggungjawaban tindak kejahatan korporasi, yang terdiri dari pengurus hingga penerima kuasa usaha. Kelompok pengurus terdiri dari direksi, komisaris, pemilik atau pengendali. Kemudian kelompok orang karena hubungan kerja misalnya karyawan atau staf. Dan terakhir kelompok berdasarkan hubungan lain, misalnya penerima kuasa (Pasal 4 PERMA 13/2016).

Jadi PERMA 13/2016 dengan tegas mengatur suatu korporasi juga subyek hukum yang bisa dikenai hukuman pidana. Namun karena merupakan badan hukum dan tidak bisa dikenai hukuman badan atau penjara, maka pertanggungjawaban hukum atas pidana yang dilakukan korporasi adalah melalui pembayaran denda, penyitaan asset, sampai pemutusan izin usaha (pembekuan korporasi). Sebagai konsekuensi bagi korporasi yang tidak bisa membayar denda, aset koporasi akan disita, dilelang dan hasilnya digunakan untuk menutupi kerugian negara.

Pemegang tanggung jawab atau penanggung jawab kebijakan dalam korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban. Pengelola/pengurus korporasi secara pribadi juga bisa dipidanakan jika ia terbukti ikut mengambil kebijakan yang menimbulkan terjadinya tindak pidana oleh korporasi itu. Jadi upaya untuk menjerat korporasi yang diduga/disinyalir turut diuntungkan dari tindakan korupsi yang dilakukan oleh jajaran pengurusnya merupakan salah satu bentuk memaksimalkan pengembalian kerugian Negara.

Di dalam UU Tipikor dimungkinkan keuntungan yang diperoleh perusahaan yang terbukti terlibat korupsi ditarik negara, bisa juga di vonis hukuman mati, dalam arti perusahaan itu ditutup jika terbukti melakukan tindak pidana berat. Kejahatan korporasi itu yang dikejar adalah pelakunya (dalangnya), siapa yang mengendalikan kejahatan di perusahaan itu.

Korporasi pertama terjerat UU Tipikor sebelum terbitnya PERMA 13/2016 yang ditangani Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan dan Kejaksaan Negeri Banjarmasin (No. 936.K/Pid.Sus/2009, No. 04/Pid.Sus/2011/PT.BJM), korporasi kedua PT Indosat Tbk dan PT Indosat Mega Media (No. 263.K/TUN/2014, No.231/G/2012/PTUN-JKT)

Jadi dengan adanya PERMA 13/2016, penyidik tidak lagi masuk ke ranah yang abu-abu dalam menetapkan korporasi sebagai pihak pelaku korupsi. Dalam hal ini pelaku usaha tidak perlu risau dan takut mengelola perusahaan dan harus benar-benar ketat dalam menerapkan prinsip pengelolaan perusahaan yang bersih alias good corporate governance (GCG). Maka setiap korporasi yang sudah membuat aturan internal dengan baik dan menerapkan good government (GCG) akan menumbuhkan dunia usaha menjadi lebih baik dan sekaligus mendorong para investor luar negeri dan dalam negeri terjamin berinvestasi di Indonesia.

Pertanggung jawaban pidana Korporasi

Berkaitan dengan kedudukan korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan sifat pertanggung jawaban pidana korporasi, terdapat tiga model pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu: (i) Pengurus  Korporasi sebagai pembuat kebijakan dan jalannya pengurusan adalah pengurus yang bertanggungjawab; (ii) Pengurus Korporasi sebagai pembuat kebijakan, dapat sebagai subyek hukum dan penguruslah yang bertanggungjawab; (iii) Korporasi sebagai pembuat kebijakan  dan jalannya pengurusan yang juga melekat pada direksi dan komisaris secara luas dan penguruslah yang bertanggungjawab.

Demikian uraian dari Penulis, besar harapan dapat memberikan sumbangsih yang berguna dan bermanfaat bagi para pihak.

Penulis: Hektor Siahaan, S.H. - Lawyer

Back to top