Harapan Optimalisasi Proses Mediasi Pasca Perma Nomor 1 Tahun 2016

Monday , 20 June 2016

Penulis: Damar Ariotomo, S.H. - Paralegal

Pada dasarnya mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Namun demikian, pada praktiknya selama ini prosedur mediasi di Pengadilan belum menghasilkan tingkat keberhasilan mediasi yang baik. Berdasarkan hal tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 untuk mencabut Perma Nomor 1 Tahun 2008, dengan harapan kenaikan tingkat keberhasilan dalam mediasi.

Sebelum dikeluarkannya Perma Nomor 1 Tahun 2016 ini, pada kenyataanya pada tahun 2013 Kelompok Kerja Mediasi Mahkamah Agung yang dibentuk dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 123/KMA/SK/VII/2013, telah melakukan penunjukan 9 Pengadilan Negeri dan 9 Pengadilan Agama sebagai pilot project penerapan prosedur mediasi yang baru.

Pilot project tersebut cukup berhasil dalam menerapkan proses mediasi yang lebih efisien dengan tingkat keberhasilan yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Contoh keberhasilan pilot project ini dapat dilihat berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Diah Sulastri Dewi selaku anggota Kelompok Kerja Mediasi Mahkamah Agung dalam acara Asia Pacific Mediation Forum ke-7 di Nusa Tenggara Barat. Beliau menyatakan bahwa apabila dilihat dari tingkat keberhasilan terdapat tingkat keberhasilan mediasi yang mencapai 25 persen dari semua perkara yang dimediasikan di Pengadilan Negeri Depok, bahkan tingkat keberhasilan mediasi pada Pengadilan Agama Jakarta Utara mencapai sekitar 70 persen. Peningkatan keberhasilan dalam mediasi di beberapa pengadilan tersebut tentunya tidak bisa dilepaskan dari penerapan prosedur mediasi yang baru.

Berdasarkan hal tersebut Penulis hendak menyampaikan hal-hal baru dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 yang diyakini dapat mengoptimalkan tingkat keberhasilan proses mediasi, yang diantaranya adalah sebagai berikut:

Kewajiban Para Pihak Untuk Menghadiri Proses Mediasi Dengan/Tanpa Kuasa Hukum

Hal baru pertama adalah kewajiban para pihak untuk menghadiri mediasi dengan didampingi atau tidak didampingi Kuasa Hukum sekalipun. Dalam hal memudahkan penerapan ini, Perma Nomor 1 Tahun 2016 memfasilitasi para pihak dengan memudahkan para pihak untuk melakukan mediasi melalui media komunikasi visual (Pasal 5 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2016) dan menganggap kehadiran para pihak melalui komunikasi audio visual sebagai kehadiran langsung (Pasal 6 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016).

Apabila para pihak tidak bisa hadir, alasan ketidakhadiran tersebut harus sesuai dengan alasan tidak hadir yang sah (Pasal 6 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2016). Berikut yang merupakan alasan yang sah bagi para pihak untuk tidak menghadiri proses mediasi (Pasal 6 ayat (4) Perma Nomor 1 Tahun 2016):

  1. Kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter;
  2. Di bawah pengampuan;
  3. Mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau
  4. Menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

Lebih lanjut, apabila terdapat pihak yang tidak hadir tanpa alasan yang sah selama beberapa kali proses mediasi, pihak tersebut senyatanya akan dianggap tidak beritikad baik. Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 diatur mengenai akibat hukum ketika salah satu pihak dinyatakan beritikad tidak baik dalam proses mediasi. Hal ini merupakan ketentuan tambahan yang belum diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008, sebagaimana akan Penulis uraikan lebih lanjut pada paragraf berikutnya.

Kewajiban menghadiri mediasi ini merupakan salah satu upaya agar perundingan bisa berjalan efektif dan efisien dikarenakan keturutsertaan langsung para pihak dalam proses mediasi.

Pengaturan Baru Mengenai Itikad Baik Para Pihak dalam Proses Mediasi

Ketentuan mengenai itikad baik para pihak yang menempuh mediasi diatur dalam Pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2016. Berbeda dengan Perma sebelumnya, Perma Nomor 1 Tahun 2016 ini mengkualifikasikan beberapa hal yang menyebabkan salah satu pihak atau para pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik (Pasal 7 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016), yaitu:

  1. Ketidakhadiran salah satu pihak atau para pihak setelah dipanggil secara patu 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
  2. Menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  3. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan yang sah;
  4. Menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau  tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau
  5. Tidak menandatangani konsep kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Akibat hukum salah satu pihak atau para pihak beritikad tidak baik dalam proses mediasi adalah pengenaan kewajiban pembayaran biaya mediasi. Namun, apabila pihak yang beritikad tidak baik itu merupakan pihak penggugat, maka gugatannya juga akan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara (Pasal 22-23 Perma Nomor 1 Tahun 2016). Lebih lanjut, terhadap putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima serta penetapan pengenaan kewajiban pembayaran biaya mediasi tidak dapat dilakukan upaya hukum lebih lanjut (Pasal 35 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016).

Akibat hukum tidak dapat diterimanya gugatan penggugat pada dasarnya merupakan salah satu upaya yang diterapkan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 untuk memicu keseriusan penggugat menyelesaikan perkara walaupun masih di tahapan mediasi.

Penyingkatan Jangka Waktu Penyelesaian Mediasi yang Berubah Menjadi Hanya 30 (Tiga Puluh) Hari Sejak Adanya Penetapan Perintah Untuk Melakukan Mediasi

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016, proses mediasi saat ini hanya memiliki jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak adanya penetapan perintah melakukan mediasi. (Pasal 24 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016)

Namun demikian, apabila kedua belah pihak sepakat untuk memperpanjang proses mediasi, Perma Nomor 1 Tahun 2016 memberikan jangka waktu perpanjangan proses mediasi yang lebih banyak dibandingkan jangka waktu perpanjangan proses mediasi yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008.  Saat ini jangka waktu perpanjangan mediasi dapat diberikan hingga 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu proses mediasi (Pasal 24 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2016).

 Pengaturan Baru Mengenai Kesepakatan Sebagian

Hal baru lainnya dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 ini adalah pengaturan mengenai kesepakatan sebagian. Adapun hal penting pada kesepakatan sebagian itu diantaranya:

A. Kesepakatan sebagian pihak yang bersengketa (Pasal 29 Perma Nomor 1 Tahun 2016);

Maksud dari kesepakatan sebagian pihak yang bersengketa adalah kesepakatan antara sebagian pihak baik penggugat ataupun Tergugat yang berperkara di tahapan mediasi. Dengan adanya sebagian pihak yang sudah mencapai kesepakatan di tahapan mediasi, maka pihak yang telah bersepakat itu dapat menyelesaikan perkara melalui suatu kesepakatan perdamaian.

Dalam hal proses mediasi mencapai kesepakatan antara penggugat dan sebagian pihak tergugat, berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2006, penggugat mengubah gugatan dengan tidak lagi mengajukan pihak tergugat yang tidak mencapai kesepakatan sebagai pihak lawan. Selanjutnya, terhadap para pihak (tergugat) yang tidak mencapai kesepakatan damai tersebut, penggugat dapat mengajukan kembali gugatan terhadap pihak tersebut.

Mengapa penggugat harus mengajukan kembali gugatan secara terpisah terhadap tergugat yang tidak mencapai kesepakatan damai? Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa apabila gugatan diteruskan, maka posita dan petitum gugatan sudah berubah sedemikian rupa terhadap tergugat yang tidak mencapai kesepakatan damai tersebut. Sedangkan untuk merubah gugatan, penggugat akan terbentur dengan ketentuan Pasal 127 Rv yang pada pokoknya menyatakan perubahan gugatan hanya bisa dilakukan terhadap tuntutan tanpa mengubah atau menambah pokok gugatan. Selain itu, perubahan gugatan juga mengharuskan adanya persetujuan tergugat.

Sebaliknya terhadap pihak tergugat yang telah mencapai kesepakatan damai dengan penggugat, maka perkaranya diteruskan dengan membuat kesepakatan perdamaian yang dapat dikuatkan dengan Akta Perdamaian.

B. Kesepakatan sebagian objek perkara atau tuntutan hukum (Pasal 30-31 Perma Nomor 1 Tahun 2016);

Maksud dari kesepakatan sebagian objek sengketa atau tuntutan hukum, adalah kesepakatan antara para pihak terhadap sebagian objek perkara atau tuntutan hukum. Dengan adanya sebagian objek sengketa atau tuntutan hukum yang telah disepakati oleh para pihak di tahapan mediasi, maka pada saat pemeriksaan di Pengadilan Negeri, hanya dilanjutkan pemeriksaan terhadap objek perkara atau tuntutan hukum yang tidak mencapai kesepakatan di tahapan mediasi.

Kesepakatan sebagian ini merupakan salah satu hal baru pada prosedur mediasi yang diharapkan mampu mengeliminir pihak, objek perkara, dan tuntutan hukum dalam suatu perkara sebelum masuk pada pemeriksaan di Pengadilan Negeri.

Dengan diundangkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Penulis juga berharap semoga prosedur mediasi di pengadilan menjadi semakin optimal dan sebisa mungkin terus meningkatkan keberhasilan dalam proses mediasi seperti peningkatan keberhasilan mediasi pada pengadilan-pengadilan yang menjadi pilot project.

Back to top