Gugatan Sederhana Merupakan Terobosan Baru Dalam Hukum Acara di Indonesia

Tuesday , 26 April 2016

Penulis: Marlon E. Tobing, S.H. - Lawyer

Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (selanjutnya disebut “Perma No. 2/2015”) pada pokoknya mengatur tentang gugatan sederhana atau yang populer disebut Small Claim Court. Aturan tersebut merupakan salah satu jawaban bagi pencari keadilan yang hendak mengajukan gugatan dengan nilai gugatan yang tidak besar. Perma No. 2/2015 itu sendiri merupakan implementasi dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan bagi para pencari keadilan.

Sejak terbitnya Perma No. 2/2015 pada tanggal 7 Agustus 2015 hingga saat ini, banyak pihak, baik itu pelaku bisnis maupun individu, belum mengetahui secara pasti eksistensi Perma No. 2/2015 dan hal-hal apa saja yang diatur didalamnya. Pada prinsipnya Perma No. 2/2015 dapat dimanfaatkan oleh semua kalangan, dalam hal ini individu maupun pelaku bisnis untuk mencari keadilan. Apabila disimpulkan secara singkat, Perma No. 2/2015 merupakan aturan tentang proses beracara di Pengadilan Negeri yang relatif singkat dan sistem pembuktian sederhana.

Sebagai bentuk sosialisasi terhadap Perma No. 2/2015, penulis hendak menyampaikan pokok-pokok ketentuan dalam Perma No. 2/2015 yang perlu menjadi catatan bagi para pencari keadilan yang hendak memanfaatkan Perma No. 2/2015 sebagai salah satu alternatif untuk mendapatkan kepastian hukum, yaitu:

Tahapan Penyusunan dan Pengajuan Gugatan Sederhana

  • Perma No. 2/2015 mengatur tentang gugatan sederhana yang diajukan untuk perkara wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum yang nilai gugatannya tidak lebih dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah), (vide Pasal 3 ayat (1) Perma No. 2/2015). Menjadi catatan penting di sini, bahwa khusus sengketa tanah meskipun obyeknya tidak bernilai lebih dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) tidak dapat diajukan dengan memakai Perma No. 2/2015;
  • Gugatan sederhana tersebut hanya dapat diajukan ke Pengadilan Negeri atau dalam lingkup peradilan umum (vide Pasal 2 Perma No. 2/2015);
  • Penggugat dan tergugat harus berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama (vide Pasal 4 ayat (3) Perma No. 2/2015);
  • Penggugat dan tergugat wajib hadir di langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum (vide Pasal 4 ayat (4) Perma No. 2/2015); 

Tahapan Pemeriksaan Gugatan Sederhana

  • Gugatan sederhana didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri dengan menyertakan bukti surat yang sudah dilegalisasi (vide Pasal 6 Perma No. 2/2015);
  • Jangka waktu beracara di Pengadilan Negeri dengan menggunakan Perma No. 2/2015 maksimal 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama (vide Pasal 5 ayat (3) Perma No. 2/2015);
  • Gugatan sederhana akan diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri (vide Pasal 1 angka 3 dan Pasal 5 ayat (1) Perma No. 2/2015);
  • Gugatan sederhana akan diperiksa oleh Hakim pemutus dalam tahapan pemeriksaan pendahuluan, untuk menentukan sederhana atau tidak pembuktian perkara tersebut (vide Pasal 11 Perma No. 2/2015);
  • Dalam persidangan gugatan sederhana, Hakim wajib mengupayakan perdamaian para pihak. Apabila perdamaian tidak tercapai pada sidang hari pertama, maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dan jawaban tergugat (vide Pasal 15 dan 16 Perma No. 2/2015);
  • Dalam perkara gugatan sederhana, para pihak tidak dapat mengajukan tuntutan berupa provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan (vide Pasal 17 Perma No. 2/2015);
  • Hakim membacakan putusan dalam sidang terbuka (vide Pasal 19 ayat (1) Perma No. 2/2015);

Upaya Hukum Terhadap Putusan Gugatan Sederhana

  • Para Pihak yang tidak menerima putusan gugatan sederhana dapat mengajukan upaya hukum berupa “keberatan”. Keberatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan menandatangani pernyataan keberatan (vide Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Perma No. 2/2015);
  • Permohonan keberatan diajukan bersamaan dengan “memori keberatan” paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan gugatan sederhana diucapkan;
  • Memori keberatan dimaksud akan diserahkan kepada termohon keberatan. Lebih lanjut, termohon keberatan dapat mengajukan kontra memori keberatan yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan keberatan tersebut (vide Pasal 24 Perma No. 2/2015);
  • Bahwa terhadap upaya hukum keberatan tersebut, Ketua Pengadilan akan menetapkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutus permohonan keberatan paling lambat 1 (satu) hari setelah permohonan dinyatakan lengkap (vide Pasal 25 Perma No. 2/2015);
  • Putusan terhadap permohonan keberatan akan diucapkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal penetapan Majelis Hakim. Putusan keberatan tersebut akan diberitahukan kepada para pihak paling lambat 3 (tiga) hari setelah diucapkan (vide Pasal 27 dan Pasal 29 Perma No. 2/2015);
  • Putusan keberatan tersebut merupakan putusan akhir yang tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali (vide Pasal 30 Perma No. 2/2015).

Penulis berharap pokok-pokok ketentuan di atas dapat menjadi pegangan bagi para pencari keadilan, meskipun pengaturan di dalam Perma No. 2/2015 masih terdapat kendala, misalnya ketentuan bahwa para pihak yang bersengketa harus berada di wilayah yang sama (vide Pasal 4 ayat (3) Perma No. 2/2015). Hal ini tentunya dapat menjadi penghalang bagi pencari keadilan yang hendak menggugat namun berdomisili di wilayah yang berbeda dengan Tergugat. Dengan perkembangan hukum dimasa yang akan datang diharapkan kendala ini dapat dieliminir, sehingga kepentingan pencari keadilan dapat lebih dilindungi. Namun demikian, tentunya kita harus mengapresiasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan menerbitkan Perma No. 2/2015 dan berharap akan ada pembaharuan aturan sesuai dengan kebutuhan saat ini. Paling tidak untuk saat ini Perma No. 2/2015 memberi jawaban bagi para pencari keadilan.

Back to top