Eksistensi Alat Bukti Elektronik Dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PII-XIV/2016

Wednesday , 26 October 2016

Penulis : Rezky Febriyani, S. H. - Lawyer

Pada dasarnya, pembuktian merupakan suatu rangkaian dari proses pemeriksaan di persidangan. Dalam hal ini proses pembuktian menjadi suatu bagian penting yang dapat menentukan keputusan hakim atas suatu perkara. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, sekarang telah dikenal adanya bukti elektronik.  Kemudian, dengan berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut “UU ITE”), secara yuridis tercipta suatu pengaturan baru atas bentuk alat bukti yang sah secara hukum.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016

Pengujian terhadap ketentuan mengenai bukti elektronik muncul pada tanggal 22 Juni 2016 saat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memeriksa dan memutus perkara konstitusi yang diajukan oleh Drs. Setya Novanto (“Pemohon”), sehubungan dengan permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 44 huruf b UU ITE.   Permohonan ini dilatarbelakangi adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia atau yang populer muncul dengan kasus “papa minta saham”, yang bermula dari beredarnya rekaman pembicaraan yang diduga merupakan suara dari Pemohon, yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari pihak yang ada dalam rekaman tersebut.

Menurut Pemohon, secara hukum hasil rekaman tersebut dianggap sebagai rekaman yang tidak sah atau ilegal.  Perekaman yang dilakukan tersebut telah melanggar privasi orang lain sehingga melanggar hak asasi manusia yang terdapat dalam Pasal 28 D ayat (1) jo. 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.  Kaitannya dengan penyadapan, yang termasuk didalamnya perekaman hanya boleh dilakukan berdasarkan undang-undang, hal ini dilakukan untuk menghindari potensi digunakannya penyadapan secara sewenang-wenang. Dalam hal ini, perekaman tidak bisa disamakan dengan rekaman CCTV yang dilakukan di ruang publik sehingga bersifat publik.  Karena pembicaraan bersifat pribadi dalam ruang yang tertutup, maka semestinya segala bentuk perekaman itu haruslah dengan persetujuan atau setidak-tidaknya diberitahukan kepada para pihak yang terlibat dalam pembicaraan tersebut, jika hal tersebut tidak dilakukan, maka penyadapan akan dikategorikan dilakukan secara ilegal.

Atas pengujian Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 44 huruf b UU ITE ini, kemudian Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian, dengan amar putusan, yaitu: Frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, khususnya frasa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” sebagai alat bukti yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya.

 

Kedudukan Alat Bukti Elektronik Saat Ini Dalam Hukum Di Indonesia

Sebelum terbitnya UU ITE, eksistensi alat bukti elektronik sebenarnya telah tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu  (i) UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan; (ii) UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme; (iii) UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dalam UU No. 15 Tahun 2003; (iv)  UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; (v) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun, eksistensi alat bukti elektronik diakui sebagai alat bukti yang sah, semakin diperkuat dengan terbitnya UU ITE, yaitu dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, yang menyebutkan:

(1)  Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

(2)  Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Dengan berlakunya ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, maka alat bukti yang sah dalam hukum acara perdata maupun pidana menjadi tidak saja terbatas pada alat bukti yang ada dalam HIR/RBg, KUHPerdata maupun KUHAP, tetapi juga termasuk alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, yaitu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya. Perluasan mengenai alat bukti tersebut, membawa perubahan dalam hukum pembuktian yang berlaku dalam hukum acara di Indonesia, sehingga bukti elektronik berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya diakui secara sah sebagai alat bukti yang dapat diajukan di Pengadilan.  Lebih lanjut, Pasal 5 ayat (4) jo. Pasal 6 jo. Pasal 15 jo. Pasal 16 UU ITE mengatur mengenai syarat keabsahan alat bukti elektronik, baik syarat secara formil maupun materil yaitu:

  1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan;
  2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berasal dari Sistem Elektronik yang andal, aman dan bertanggung jawab;
  3. Dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh;
  4. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan dan keteraksesan Informasi Elektronik;
  5. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang dapat dipahami.;
  6. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan dan kebertanggung jawaban prosedur atau petunjuk;
  7. Bukan surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
  8. Bukan surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Dengan terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 menimbulkan konsekuensi bahwa suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dijadikan suatu alat bukti yang sah di persidangan, dalam hal alat bukti yang dimaksud telah memenuhi syarat formil dan materil di atas, serta informasi elekrtronik dan/atau dokumen elektronik tersebut harus merupakan permintaan dari kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya dalam rangka penegakan hukum.

 

Kesimpulan

Dengan berlakunya UU ITE sejak diundangkan pada 21 April 2008, maka selain alat bukti yang tercantum dalam HIR, RBg dan KUHAP juga berlaku alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah. Akan tetapi, dalam praktiknya, suatu alat bukti elektronik yaitu berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya dapat digunakan sebagai alat bukti di dalam persidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, sepanjang memenuhi syarat formil dan materil.

Kemudian, pasca terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016, maka suatu alat bukti elektronik tersebut selain harus memenuhi syarat formil dan materil, juga harus dimaknai bahwa alat bukti elektronik tersebut diperoleh dalam rangka penegakan hukum atas permintaan para penegak hukum. Dengan demikian, dalam hal terdapat suatu alat bukti elektronik yang diajukan dalam persidangan diperoleh dengan cara yang tidak sah atau tanpa adanya permintaan dari para penegak hukum, maka alat bukti elektronik tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan. Dalam konteks penegakan hukum sekalipun, suatu alat bukti elektronik harus diperoleh melalui prosedur yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu suatu alat bukti elektronik yang diperoleh tanpa melalui prosedur yang ditentukan oleh undang-undang adalah tidak dibenarkan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis berpendapat, bahwa batasan-batasan yang berlaku bagi bukti elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah telah sesuai dan sejalan dengan hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Back to top