APAKAH TERSANGKA ANGGOTA DEWAN PERLU IZIN TERTULIS PRESIDEN ?

Monday , 27 November 2017

Penulis: Hektor Siahaan, S.H. Paralegal

 

Dalam beberapa bulan terakhir ini, pemberitaan tentang kasus korupsi terkait pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (“e-KTP”), telah melalui proses yang panjang dengan terdakwa mantan Direktur Jenderal Kependudukan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri serta mantan Direktur Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri yang telah disidangkan dan banyak hal yang terjadi. Dimulai dari beredarnya sebagian isi dakwaan yang memuat nama-nama politisi penerima aliran dana dalam proyek pengadaan e-KTP, di mana termasuk Ketua DPR Setyo Novanto (“SN”), yang pada tanggal 17 Juli 2017 telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Penetapan SN selaku tersangka dalam kasus korupsi terkait pengadaan e-KTP, dihadapkan dengan gugatan praperadilan terhadap KPK. Secara hukum gugatan praperadilan terkait dengan (i)  Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; dan (ii) Ganti kerugian atau rehabilitasi terhadap seorang yang perkara pidananya dihentikan (Pasal 1 angka 10 juncto Pasal 77 KUHAP (UU No.8 Tahun 1981).

Namun demikian, ada beberapa putusan permohonan praperadilan yang terjadi dimana hakim memperluas objek praperadilan yang sebenarnya secara limitatif sudah diatur oleh KUHAP. Beberapa contoh: kasus Bachtiar Abdul Fatah dalam kasus bioremediasi dan Budi Gunawan yang sama-sama mempersoalkan penetapan tersangka. Dalam pemeriksaan ke Pengawasan Mahkamah Agung, hakim terbukti melanggar undang-undang dengan memperluas objek praperadilan dimana hal tersebut masuk kategori “tindakan yang tidak profesional (unprofessional conduct)”.

Dalam permohonan Praperadilan SN, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membatalkan penetapan tersangka SN dalam kasus korupsi terkait pengadaan e-KTP dengan putusan praperadilan: (i) alat bukti tidak boleh berupa bukti yang digunakan dalam perkara terdakwa lain; (ii) surat perintah penyidikan harus di mulai dari penyelidikan dan tidak bisa langsung ke penyidikan; (iii) proses penetapan tersangka seharusnya di akhir penyidikan; (iv) mencabut surat pencekalan Dirjen Imigrasi karena surat perintah penyidikan sudah dinyatakan tidak sah.

Selain itu, dalam putusan Mahkamah Konstitusi, dimana MK menolak permohonan uji materi No.42/PUU-XV/2017 tentang aturan banding dalam proses praperadilan, dalam pertimbangan hukumnya hakim MK menyatakan : Alat bukti yang diajukan dalam penyidikan yang baru bisa berupa alat bukti yang telah dipergunankan pada penyidikan terdahulu yang telah disempurnakan secara substansial dan tidak bersifat formalitas semata. Alat bukti yang telah dipergunakan pada penyidikan terdahulu yang ditolak mungkin karena alasan formalitas belaka yang tidak terpenuhi dan baru dapat dipenuhi secara substansial oleh penyidik pada penyidikan yang baru. Dengan demikian sesungguhnya alat bukti yang dimaksudkan telah menjadi alat bukti baru. Berdasarkan putusan MK tersebut, penyidik diharuskan menyempurnakan kembali alat bukti jika akan menetapkan kembali seseorang sebagai tersangka.  

Setelah permohonan praperadilan SN dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan alasan sebagaimana tersebut di atas, KPK kembali menetapkan SN sebagai tersangka kasus korupsi terkait e-KTP, dimana terkait pemanggilan SN selaku tersangka, KPK menerima surat dari Sekretaris Jenderal DPR RI yang menyatakan SN tidak dapat memenuhi panggilan KPK sebagai saksi dengan alasan harus ada izin tertulis dari Presiden RI.

Ketika surat dari Sekertaris Jenderal DPR RI tersebut keluar dengan menyatakan diperlukan izin tertulis Presiden, penulis jadi berpikir, bagaimana dengan sekian banyak anggota DPR yang sudah mendekam di balik jeruji besi KPK selama ini? Apakah penahanan tersebut juga dilakukan setelah KPK mengantongi izin dari Presiden?

Sehubungan dengan kasus korupsi SN terkait dengan e-KTP yang masih berjalan haruskah SN mendapat izin tertulis dulu dari Presiden? Dalam hal ini dapat dilihat pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia sebagai negara demokrasi yang menerapkan teori Trias Politika atau pembagian kekuasaan menjadi tiga bidang yang memiliki kedudukan sejajar, yaitu: Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif yang memiliki wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Kedudukan dan kewenangan pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia sebagai berikut:

Kekuasaan Legislatif adalah kekuasaan yang membentuk undang-undang, yaitu DPR, dimana sebagai wakil rakyat guna merumuskan dan menyuarakan kemauan rakyat dalam bentuk kebijaksanaan umum dan disebut Dewan Perwakilan Rakyat. Walaupun kekuasaannya diberikan langsung oleh rakyat,  namun kekuasaannya harus dibatasi agar tidak menjadikannya sebagai lembaga perwakilan yang korup, menyalahgunakan kekuasaan dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat.

Kekuasaan Eksekutif adalah kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan undang-undang dan dimiliki oleh Presiden, Wakil Presiden dibantu oleh para menteri. Oleh karena eksekutif berfungsi hanya menjalankan undang-undang yang dibuat oleh legislatif, maka pelaksanannya  tetap diawasi oleh legislaltif. Lembaga eksekutif juga mencakup pegawai negeri sipil dan militer (Tentara Nasional Indonesia di bawa pimpinan panglima, dalam hal ini presiden adalah pimpinan tertinggi angkatan bersenjata jadi pelaksanaan pemerintah yang dikepalai oleh presiden memiliki wewenang bidang militer: mengatur angkatan bersenjata, menjaga keamanan negara dan melakukan perang bila di dalam keadaan yang mendukung. (Budiardjo, Miriam 2009. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta PT. Gramedia Pustaka Utama) Oleh karenanya sebutan mudah bagi lembaga eksekutif adalah pemerintah.

Kekuasaan Yudikatif adalah kekuasaan yang memiliki tugas utama mengawal, mengawasi dan memantau proses berjalannya perundang-undangan dan penegakan hukum di sebuah negara. Di Indonesia fungsi ini dijalankan oleh badan peradilan, adapun lembaga yudikatif adalah  Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.

Melihat dari pembagian kekuasaan pada masing-masing kekuasaan di atas, jelas bahwa kewenangan ataupun keterkaitan tugas, kedudukan dan tanggung jawabnya sangat berbeda, dan apakah masih diperlukan izin tertulis Presiden bagi anggota dewan yang diproses sebagai tersangka?

Berdasarkan ketentuan dibawah ini, penegak hukum tidak perlu izin Presiden untuk memeriksa anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terjerat kasus korupsi atau tindak pidana khusus sebagaimana di atur dalam:

  1. 1.       Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD

Pasal 245

Ayat 1:  Pemanggilan untuk penyidikan anggota Dewan yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden.

Ayat 3ketentuan ini tidak berlaku apabila anggota DPR:

  1. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana.
  2. Disangka melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara.
  3. Disangka melakukan tindak pidana khusus.
  1. 2.      Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat No. 1 Tahun 2014 tentang  Tata Tertib

Pasal 293

Ayat 2: Pemanggilan anggota yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden.

Ayat 4: ketentuan ini tidak berlaku jika:

  1. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana.
  2. Disangka melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara.
  3. Disangka melakukan tindak pidana khusus.

Apalagi semua warga negara sama kedudukannya di depan hukum. “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. (Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 amandemen ke-IV).

Apakah SN akan melakukan praperadilan yang kedua?  Bisa jadi, tapi yang jelas pengacara SN sudah mengajukan  permohonan judicial review terhadap:

  1. Pasal 46 ayat 1 dan ayat 2 UU KPK terkait pemeriksaan tersangka bertentangan dengan Pasal 20A ayat 3 UUD 1945 yang mengatur soal hak imunitas anggota DPR saat menjalankan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.
  1. 2.  Pasal 12 UU KPK, dimana KPK bisa memerintahkan instansi terkait untuk melakukan pencegahan ke luar negeri maupun pencekalan terhadap seseorang yang mana bertentangan dengan putusan MK ( No.40/PUU-IX/2011) yang menyatakan wewenang imigrasi untuk mencegah seseorang ke luar negeri bagi yang bersangkutan dinyatakan inskonstitusional

Apakah dalam pengajuan permohonan judicial review/uji materi ini akan mungkin dimenangkan SN? Menurut ahli hukum tata negara Mahfud MD, hak imunitas hanya berlaku untuk anggota dewan yang tengah berada di sidang resmi yang masih berkaitan dengan tugasnya. Segala pernyataan anggota dewan yang tengah bertugas, tak boleh dituntut walaupun menyinggung perasaan orang lain. Sependapat dengan Mahfud, pakar hukum tata negara Refly Harun berpendapat hak imunitas anggota DPR tidak berlaku untuk kasus korupsi. Hak ini hanya bisa digunakan terkait dengan tugas dan kewenangannya di DPR. Jadi kalau seorang anggota atau ketua dewan diduga korupsi, maka sama sekali tidak berlaku hak imunitas ini.

Proses judicial review/uji materi belum disidangkan dan SN telah mengajukan praperadilan kedua kalinya (Rabu 15/11) dan sidangnya akan digelar tgl 30 November 2017, akan tetapi fakta lain berbicara, Minggu 19 November 2017 akhirnya SN ditahan dan dimasukkan ke ruang tahanan KPK. Peristiwa ini setelah mobil yang ditumpangi SN menabrak tiang lampu di Jalan Permata Berlian, Permata Hijau Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Saat peristiwa itu terjadi SN sudah masuk Daftar Pencarian Orang (“DPO”) karena menghilang saat akan ditangkap KPK sehari sebelumnya.

Apakah perlawanan para tersangka kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP dengan semua proses yang dilakukan KPK, ataupun kasus-kasus korupsi lain yang ditangani penegak hukum lainnya dapat menumpulkan hukum di negara kita? Apakah akan berakibat pada tebang pilih seperti dalam kasus-kasus korupsi besar lainnya?

Kiranya tulisan yang singkat dan sederhana ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita bersama.

Back to top